Tak ada yang tidak boleh dilakukan oleh siapa pun, kecuali yang disebutkan dengan jelas bahwa perilaku tertentu, atau melakukan sesuatu dimuat di dalam Undang-undang sebagai tidak dibolehkan. Sebagian orang mungkin pernah mendapatkan masukan, atau dibisiki bahwa di daerah ini tabu menduduki sesuatu, atau tabu membelakangai benda ini dan itu, namun secara umum kita sulit menerapkannya kepada seseorang yang belum mengenal lingkungan barunya.
Eforia demokrasi dan kebebasan berbicara, kini dinikmati oleh semua kalangan. Sangat jauh bedanya dengan era sebelum reformasi, yang mana masyarakat menganggap selalu ada orang yang mengintai orang lain, sehingga seekor cecak mengendap saja, dianggap mudah diketahui oleh penguasa.
Situasi bebas itu, ternyata banyak dimanfaatkan oleh kalangan penceramah agama, politisi jalanan atau aktivis mahasiswa dan pemuda. Mungkin bagi kalangan terbatas itu, kebebasan berpendapat menjadi salah satu permainan yang menyenangkan, karena tidak mudah mempersoalkan tema apa yang disampaikannya kepada publik, sejauh tema itu tidak berbau fitnah dan ujaran kebencian.
Beda kasusnya jika mereka telah menyentuh hal-hal berbau tabu di mata hukum, dan faktanya hal itulah yang sering dijumpai ketika para pesohor, baik di kalangan Ulama, politisi atau aktivis, menggunakan panggung keterbukaan itu untuk mendiskreditkan pihak tertentu. Dan yang lebih sering menjadi korban, justru pemerintah dan institusi formal negara.
Lihat saja gelagat yang kerap dijumpai setiap menjelang perhelatan demokrasi, Pilkada dan Pemilu misalnya. Dengan hampir setiap tahun kita menghadapi pilkada, maka ajang mencari panggung politik pun semakin luas pula lahannya. Taruhlah sosok selebritas politik di Jakarta, dia bisa berselancar di daerah-daerah yang jauh, hanya karena ketenarannya ingin dimanfaatkan oleh kontestan di event kampanye.
Istilah vote getter menjadi salah satu pembenaran dari kehadiran para pesohor dalam menawarkan jagoan partai di ajang pilkada. Jangan lupakan, saat ini tidak lama lagi akan menjelang pilkada serentak pada tahun 2020. Maka para pesohor di ibukota, atau para penceramah yang memiliki banyak pengagum, akan berubah jubah menjadi juru kampanye di daerah di mana jadi ajang pemilihan.
Tak kurang dari Panglima TNI, telah memberikan semacam peringatan, bahwa daerah tertentu memiliki potensi konflik tertinggi, diluar penekanan Panglima itu, banyak daerah beresiko menjadi ajang politik uang, dan banyak indikasi lain, yang semuanya menyiratkan betapa rawannya potensi konflik itu kita hadapi.
Memang di masyarakat kita yang majemuk ini, banyak ironi yang terjadi. Tampaknya ada sikap anomali yang mendera kalangan tertentu, anak-anak muda misalnya, entah karena eforia pasca dikungkung penguasa otoriter sekian lama, dan kini mereka menikmati kebebasannya secara berlebihan, kita perlu menganalisis untuk mengetahuinya secara persis.
Masih berkaitan dengan eforia kebebasan tadi, dinamika politik di gedung parlemen sendiri, ternyata mengalami pergeseran yang tidak kecil dibandingkan dengan di era Orde Baru. Di sana pun tidak lepas dari pencarian panggung, yang cukup potensial dijadikan daya tarik bagi penghuni kursi parlemen. Bahkan yang cukup menarik perhatian, profesi politikus pun kini seperti diperebutkan oleh kalangan selebritas bidang non politik, termasuk jagat hiburan atau olahraga.
Adakah ketertarikan mereka memasuki ajang politik dipengaruhi oleh terbukanya keran kebebasan berbicara ? Jawabannya bisa ya atau tidak, karena terbukti kehadiran mereka juga tidak lepas dari pengaruh partai politik sendiri. Seperti ada simbiosis di antara pesohor hiburan atau olahraga, dengan partai politik yang mengharapkan mereka jadi penambah magnet.
Sah-sah saja kecenderungan demikian semakin sering terjadi, sejauh kapasitas dan kapabilitasnya memadai, jangan sampai hanya karena keterkenalan seseorang, namun mengabaikan kemampuan memberi gagasan secara politik, mereka terlanjur mendapatkan keleluasaan sebagai penikmat fasilitas negara, tanpa memberikan warna positif bagi masyarakat yang diwakilinya.
Ada fenomena menarik di antara mereka yang mencari panggung di dunia politik, misalnya ketika kita membahas kelompok Ormas. Kita menangkap ada gelagat yang berbeda, yakni munculnya Ormas seperti HTI atau FPI, yang memberi kesan memanfaatkan eforia kebebasan berpendapat, atau berserikat ini untuk menuai keuntungan tertentu.
Adakah keberadaan mereka telah disiapkan jauh sebelum jatuhnya rezim lama ? Dan ketika lahir era reformasi, Ormas-ormas itu seperti menemukan durian runtuh, sehingga dengan kesiapannya yang lebih dibanding kelompok lainnya berdampak pada eksistensinya cepat terlihat.
Ada dilema yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah di era reformasi ini. Dengan terbukanya kebebasan, seolah-olah terbuka pula konsekwensi memburuknya cara mereka mengekspresikan kebebasan tersebut. Mengabaikan norma umum dan sosial, kita bisa kategorikan sebagai cara buruk yang digunakan dalam berekspresi.
Jika saja mereka yang suka berbicara vokal itu, sedikit memiliki bekal pemahaman moral dan norma agama, mungkin kondisinya tidak seekstrim sekarang. Lihat saja kecenderungan mereka merendahkan martabat seseorang, hanya demi mengangkat citra dirinya sendiri, bahkan memperkarakan lawan politiknya dengan isu yang direkayasa.
Maka ketika Presiden memutuskan akan menyandingkan seorang Panglima TNI dengan seorang Wakil, kita anggap sebagai keniscayaan, karena situasi sosial politik menuntutnya demikian. Dengan disandingkannya dua jendral penuh di pucuk pimpinan TNI, konsolidasi antar marka diyakini akan solid, dan kecepatan reaksi menghadapi kasus-kasus pertahanan dan ancaman keamanan juga bisa dijaga.
Namun yang lebih kita harapkan, adalah hubungan yang harmonis dengan Ormas-ormas keagamaan, yang bisa jadi menjadi sumber solusi untuk banyak persoalan. Untuk menghadapi komunitas agama yang bergaris keras, Ormas keagamaan niscaya memiliki cara yang teruji. TNI di bawah dua jendral diharapkan terus membina keharmonisan itu, termasuk dengan kalangan minoritas. Bagaimanapun, kalangan minoritas selalu menjadi korban dari isu berbau politik, sehingga harus mendapat perlindungan ekstra.
Ormas yang cenderung radikal, yang sering secara frontal menantang kelompok lain, perlu mendapatkan pendekatan khusus pula. Kesimpulannya, jika semua unsur yang berpotensi memicu konflik itu dipadukan dalam menghadapi isu yang sama, dan menyatukan visi yang sama pula, kita yakini akan muncul kekuatan baru, dan rekonsiliasi pun mudah dilakukan.
Adakah cara menyatukan visi di antara perbedaan yang cukup banyak itu ? Tentu saja ada, karena situasi umum yang selalu terjadi di setiap tempat dan waktu, yakni menghadapi musuh bersama, sangat efektif mempersatukan seluruh komponen bangsa.
Comments
Post a Comment