Kawal Divestasi Freeport, Jokowi Harus Menang Lagi

Pertanyaan pertama ketika menonton video penjelasan Dirut PT Inalum di bawah, kira-kira pikiran apa yang terbersit dalam benak petinggi negara ini pada awal kontrak karya dahulu ? Jika mereka tidak memahami bahasa Inggris dengan cermat, rasanya tak mungkin karena yang duduk di dalam meja perundingan pasti mereka yang sudah hatam mempelajari bahasa internasional itu.

Kalau dikatakan mereka tidak memahami bahasa hukum, juga sulit dipercaya karena untuk mendapatkan mandat sebagai juru runding, pemerintah pasti tidak begitu saja memberikannya. Perjanjian ini adalah urusan pertaruhan nasib bangsa, maka tidak berlebihan jika mereka kita posisikan sebagai anak-anak terbaik bangsa ini.

Berbeda urusannya jika di belakang meja perundingan itu sudah ada pesan-pesan khusus yang tidak ingin terlihat secara hitam di atas putih, artinya tidak dimuat dalam naskah perjanjian. Hal yang logis untuk kita pahami, karena pasti setiap orang memiliki interes terhadap keuntungan pribadi, meskipun di depan publik mereka pasti akan berkeras menolak anggapan tersebut.

Jika pengamat saat ini yang berpikiran tidak sejauh seperti para analis yang telah membaca naskah perjanjian kontrak karya PT Freeport dengan pemerintahan Orde Baru, tidak bisa terlalu disalahkan juga. Secara logika berdasarkan perhitungan bisnis, memang kata terminasi tidak seharusnya mengandung kalimat bersayap, dimana ada keharusan pemerintah memberikan hak konsesi untuk suatu kontrak yang sudah dinyatakan berakhir.

Kalimat bersayap inilah yang tidak dipahami oleh para analis ekonomi, maka mereka berkeras kalau pemerintah Jokowi menunggu hingga berakhirnya masa kontrak yang tinggal tiga tahun lagi, niscaya Freeport akan sepenuhnya dikuasai oleh negara.

Lalu apakah tim perunding di pihak Indonesia harus dinilai tidak cukup cerdas, sehingga mau-maunya membeli saham Freeport yang akan berakhir masa operasinya ? Cara berpikir seperti itu akan terus menjadi perdebatan jika frekwensi berpikirnya tidak dikalibrasi sehingga memiliki kesamaan cara pandang.

Justru kini yang harus ditagih pertanggungjawabannya, adalah sosok di masa lalu, dimana mereka memiliki kontribusi terbesar tentang terbitnya kontrak karya tersebut, dan bahkan di masa-masa awal kontrak, Freeport seperti memerah habis Provinsi terkaya di kawasan timur Indonesia itu, dan pihak kita pun seperti hanya menjadi penonton saja, karena tidak mendapatkan akses untuk mengetahui secara detil benda apa yang diangkut oleh kapal milik perusahaan dari wilayah Indonesia ke negara asal perusahaan itu.

Dugaan bahwa mereka mayoritas mengangkut pasir yang kandungan terbesarnya emas, tidak pula bisa kita tepis, dan satu-satunya penyesalan bagi rakyat Indonesia, adalah betapa pandirnya para pemimpin kita saat itu, ketika dengan mudahnya menyetujui kontrak karya yang sangat timpang. Keuntungan demikian besar dinikmati orang asing yang tak ada sangkut pautnya dengan kesejahteraan rakyat.

Masuk akal pula ketika saat ini Freeport McMoran hanya manut saja ketika pemerintah Jokowi meminta divestasi perusahaan itu, karena pada prinsipnya mereka sudah jauh mendapatkan keuntungan, bahkan mungkin jauh di atas prediksi keuntungan yang mereka peroleh.

Kalaupun mereka hanya menikmati sisa-sisa kandungan mineral di perut bumi Papua, hal itu semata-mata sebagai wujud terima kasih mereka kepada pemerintah Indonesia, karena jika tidak mereka lakukan tindakan itu, artinya mereka bisa dicap sebagai penjajahan di era modern.

Jika dahulu kala kita dijajah sekian lama dan hanya sebatas rempah-rempah yang menjadi komoditas andalan penjajah, maka ketika teknologi tinggi telah memungkinkan mengeruk kekayaan yang sangat berharga, tidak perlu lagi secara politik suatu negara menguasai negara lainnya. Hal itulah yang terjadi dalam hubungan Amerika dengan Indonesia.

Penjelasan Direktur Utama PT Inalum telah membuka pemahaman kita, dan seharusnya publik semakin paham, jangan lagi ada kepura-puraan dari para analis, sehingga mereka menyebutkan pemerintah seharusnya tidak perlu membeli saham Freeport, semata-mata karena ketidaktahuannya tentang isi kontrak karya tersebut.

Kenapa mereka seperti tidak mempercayai pemerintah, sehingga ketika langkah ini diambil seakan-akan kembali negara kita diperdaya oleh perusahaan asing ?

Inilah yang bisa kita nilai sebagai cara berpikir terbalik, ketika pemerintah yang berorientasi kepada keuntungan individu dan kelompok, yang dialami di masa lalu, mereka tidak bersuara dengan cukup memadai untuk mengkritisinya, namun sebaliknya ketika pemerintah yang berorientasi kepada transparansi justru dinilai tidak rasional.

Cara yang cukup terbuka bagi pemerintah Jokowi dalam menyikapi persoalan Freeport, harusnya kita apresiasi. Dengan cara pemerintah memberikan penjelasan seperti itu, publik tidak lagi diposisikan sebagai objek, namun juga turut diajak berpikir dan memberikan penilaian tentang sejauh mana pemerintah telah berupaya membenahi dan mengelola negara ini secara objektif.