Klaim Prabowo dia akan menghilangkan impor, mengangkat harkat petani, menurunkan harga-harga bahan pangan, pendeknya semua angin surga seolah digelontorkan dalam waktu serempak.
Namun dalam waktu yang sama kita seperti disuguhkan hidangan berupa piring kosong, tanpa makanan dan minuman siap santap karena Prabowo tidak menghidangkan secara lengkap. Lalu hidangan apa yang dia inginkan untuk dinikmati rakyatnya ?
Dari acara debat episode ke-2 hari Minggu, 17 Pebruari lalu, kita seperti dibukakan pemandangan yang meskipun tidak secara gamblang secara keseluruhannya, namun mulai tampak yang dimaksudkan Prabowo dalam berbagai kesempatan untuk mengajak rakyat memberikan mandat kepadanya, adalah karena dia sedang memposisikan dirinya sebagai penguasa petani, sekaligus penguasa lahan, singkatnya dia merepresentasi seorang pemimpin sekaligus sebagai rakyat yang menikmati berbagai fasilitas negara.
Pengakuannya telah membuktikan bahwa tidak mungkin terjadi penguasaan lahan sedemikian luasnya, jika dia mengikuti peraturan yang berlaku bagi setiap warga negara, karena sejauh yang diketahui, perundang-undangan tidak membolehkan perseorangan menguasai lahan super luas, apalagi jika hanya mengantongi sertifikat HGU.
Batas luas maksimum penguasaan tanah untuk skala besar yang mencakup seluruh Wilayah Indonesia untuk semua komoditas kecuali tebu batas luas maksimumnya 100 ribu ha dan untuk komoditas tebu 150 ribu ha.
PP 40/96 kemudian mengatur tanah HGU wajib didaftarkan pada buku tanah Kantor Pertanahan. Sebagai tanda bukti kepemilikannya, pemegang HGU akan diberikan sertifikat hak atas tanah.
Jangka waktu HGU paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. HGU dapat diperpanjang atas permohonan pemegang hak dengan syarat tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut. Selain itu, syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak, dan pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.
Setelah masa perpanjangan berakhir, pemegang hak dapat diberikan pembaharuan HGU di atas tanah yang sama. Kendati demikian, pembaharuan harus memenuhi syarat yang sama dengan perpanjangan hak. sumber : Bagaimana Status Lahan yang Dikuasai Prabowo ?.
Mudah dipahami jika Adian Napitupulu ketika diminta tanggapannya selepas acara debat pilpres, menyebutkan Jokowi menguasai Persoalan sementara Prabowo menguasai Lahan. Kenyataan tersebut tak pelak menimbulkan kegeraman tim sukses capres nomor 02.
Sesungguhnya mereka bukan semata-mata menyalahkan lawan politiknya ketika fakta tentang penguasaan lahan itu dipublikasikan dalam acara debat. Mereka lebih menyayangkan bahwa Prabowo mengakui fakta tersebut, sehingga apapun yang akan disampaikan oleh para punggawa kubu oposisi menjadi otomatis mentah.
Pengamat yang dimintakan komentar tentang hasil debat pilpres terakhir seperti mengamini optimisme Adian Napitupulu, bahwa Pilpres tahun 2019 telah selesai dengan terkuaknya pengakuan Prabowo tentang penguasaan lahan yang fantastis.
Publik tahu bahwa kecemburuan terbesar mereka kepada para elit adalah karena para kaum borjuis seperti tidak sensitif dengan nasib mayoritas rakyat, dan mereka seperti asyik dengan kepentingannya sendiri.
Ironisnya, hal itu pula yang ditunjukkan oleh capres yang dielu-elukan oleh oposisi. Mereka di mana-mana mengklaim akan memberlakukan kebijakan yang pro rakyat, nelayan, petani atau siapa pun yang memiliki label kelas ekonomi lemah, namun faktanya justru para kroni mereka sendiri yang merepresentasikan kaum yang digembar-gemborkan akan mendapatkan fasilitas berbagai kemudahan tersebut.
Kita masih ingat dengan tema kampanye di masa pilgub DKI yang dimenangkan kubu koalisi Gerindra dan PKS. Mereka seperti kaget dengan kenyataan bahwa dengan sentimen agama yang ditiupkan dengan sporadis, terbukti berhasil mengibuli warga DKI yang dikenal rasional.
Maka hal itu kembali dijadikan inspirasi ketika pilpres tahun ini dihadapi melawan capres petahana. Mereka lupa satu hal, senjata yang digunakan ketika ajang pilgub DKI terbukti sudah tumpul ketika diulangi dalam kontestasi pilkada tahun 2018 lalu.
Rupanya masyarakat sudah tidak banyak berharap janji-janji retorika yang penuh dengan muslihat dijadikan pemancing untuk mengais kekuasaan. Publik sudah mengerti ke mana arah yang akan ditempuh capres nomor 02 nanti jika berhasil mendapatkan kepercayaan rakyat.
Bahkan jelang dua bulan sebelum hari pencoblosan, mereka sudah memiliki ketetapan hati untuk meninggalkan saja calon yang tidak memberikan kepastian akan menyejahterakan rakyat secara keseluruhan, bahkan justru dirinya sendiri yang pasti akan didahulukan menikmati hasil kampanyenya.
Comments
Post a Comment