Menyaksikan rekaman pidato Presiden tentang pentingnya infrastruktur, dan ketika menunjukkan kondisi jalan di Merauke sebelum dilakukan perbaikan, saya terbayang pengalaman di tanah Flores, ketika suatu saat melakukan perjalanan menggunakan mobil kecil pulang pergi dari kota Ruteng hingga kota Reo.
Tanah berlumpur seperti dijelaskan Jokowi kondisinya saat itu, rasanya saya tidak berpikir akan sampai di tujuan dengan selamat, dan hanya karena ketrampilan sang pengendara yang ditempa pengalaman saja, sehingga kami berhasil melalui medan teramat berat seperti itu.
Dan yang terbayang bukan saja yang dialami secara pribadi, barangkali memahami tantangan seperti itulah maka dalam pikiran seorang Jokowi, senantiasa menerawang jauh ke depan. Bagaimana masa depan Indonesia jika tantangan seperti itu terus tanpa ada perubahan ?
Sebagaimana juga disampaikannya, bukan semata-mata karena hitungan ekonomi, jika hanya urusan kehidupan sehari-hari mungkin berpikirnya akan bisa ditunda dulu. Namun yang harus segera diatasi adalah ketertinggalan kita yang terlalu jauh dengan peradaban negara lain.
Karena kendala yang seberat itu harus dipikirkan oleh mereka yang memiliki keluasan kesempatan, kecukupan dana dan visi untuk memajukan masyarakatnya dengan nyali yang kuat. Hanya dengan semua persyaratan itu kita akan bangkit mengejar ketertinggalan.
Tidak kurang dari seorang Presiden yang berkuasa sebelumnya, mewanti-wanti bahwa pembangunan infrastruktur harus juga mempertimbangkan kemampuan anggaran. Namun menurut pemikiran seorang visioner, lebih penting lagi adalah mempercepat laju dibanding harus menunda hanya karena kurangnya kemampuan.
Untuk itulah diperlukan adanya kerjasama internasional, adanya kerjasama regional, karena kita memiliki kebutuhan dan program mendesak, ditambah kesempatan untuk bangkit tidaklah setiap saat bisa diperolah. Sekarang adalah saat yang kritis, jika tidak dilakukan, ketertinggalannya akan semakin jauh.
Jika pemerintah bertahan dengan membiarkan kondisi infrastruktur seperti ini, pertanyaan Presiden Jokowi sangat menyentuh, di mana keadilan untuk rakyat dari Sabang sampai Merauke ? Kalau angkutan-angkutan dengan tingkat kesulitan tinggi seperti itu, tidak berhasil naik ke pegunungan, bagaimana nasib masyarakat di sana memenuhi kebutuhannya ? Demikian dijelaskan para petugas logistik di lapangan.
Alasan-alasan itulah yang paling utama dipikirkan pemerintah dibawah kepemimpinan Jokowi-JK, kenapa kita membangun jalan Trans Papua. Kita juga membangun Trans Kalimantan, Karena pemerintah ingin, saudara kita di Papua dan Kalimantan, juga bisa menikmati infrastruktur yang berstandar baik dan layak dilewati, untuk angkutan logistik dan angkutan penumpang.
Jangan hanya masyarakat Jawa dan Sumatera saja yang bisa menikmati hasil pembangunan cukup maju, bahkan termasuk harga-harga kebutuhan pokok pun di Papua dan daerah-daerah pinggiran, ternyata jauh lebih mahal dibanding dengan di Jawa dan Sumatera.
Presiden Jokowi berjanji untuk menghadirkan pembangunan di kawasan-kawasan terdepan Indonesia. Kesejahteraan harus dihadirkan di semua kawasan, tak terkecuali di tengah masyarakat perbatasan.
Sejak dari awal, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah mencanangkan Nawacita, yakni sembilan agenda prioritas untuk Indonesia. Nawacita harus digarap pemerintah periode 2014 sampai 2019 nanti. Ada prioritas untuk wilayah terdepan dalam Nawacita.
Poin pertama Nawacita adalah menghadirkan kembali negara di tengah warga negara. Keamanan batas negara berikut kedaulatan wilayah serta perlindungan terhadap sumber daya alam menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-JK.
Pembangunan perbatasan termuat dalam poin ketiga dari Nawacita. Di situ, Jokowi-JK menebalkan frase 'membangun Indonesia dari pinggiran'. Pembangunan tak lagi terpusat (sentralisasi) di perkotaan, melainkan harus dilakukan menyebar di seluruh pelosok (desentralisasi).
Masing-masing daerah tak harus persis sama dalam melaksanakan pembangunan, perbedaan dalam pembangunan memang perlu dilakukan demi mengakomodir karakteristik dan kemampuan masing-masing wilayah. Istilahnya adalah desentralisasi asimetris. Meski begitu, otonomi semacam ini perlu dijaga supaya tetap sinergis.
’Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik," demikian petikan poin ketiga dari Nawacita.
Jalan-jalan di pelosok dibangun, pos-pos perbatasan dipergagah, bandara di pulau terdepan didirikan. Misalnya, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Entikong, Kalimantan Barat. Ada pula PLBN Motaain, Atambua, Nusa Tenggara Timur. Bandara di pulau terdepan sudah dibangun, yang paling mengemuka di publik akhir-akhir ini adalah Bandara Miangas, proyek Rp 320 miliar yang rampung dan diresmikan Jokowi pada 19 Oktober 2016 lalu. sumber : Infrastruktur Jadi Prioritas Utama Jokowi
Tidak hanya Bandara di wilayah perbatasan, jalan Trans Papua Sepanjang 4.330,07 km, akan menghubungkan Sorong di Papua Barat dengan Merauke di perbatasan dengan Paput Nugini, ini akan menjadi tonggak sejarah pesatnya pembangunan infrastruktur, sejak negara ini berdiri.
Adakah rakyat masih meragukan tekad Jokowi untuk terus memajukan rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia ? Lihat : Jangan Hentikan Pembangunan, Maka Pilih Kembali Jokowi
Comments
Post a Comment