Pemahaman bahwa bohong itu halal dalam politik, tampaknya menjadi pembenaran bagi kubu oposisi untuk terus berbohong tentang berbagai hal. Barangkali jika kedua kubu yang saling berhadapan menjalankan kebohongan yang sama, publik pun tidak bisa membedakannya.
Bersyukurlah ketika masyarakat semakin sadar bahwa politik kebohongan itu hanya menjadi bawaannya kubu oposisi, sementara kubu petahana tetap pada pakem transparansi sebagai referensi, sehingga rakyat memiliki keyakinan penuh, selama ini mereka tidak diperlakukan sebagai objek, melainkan juga diposisikan sama pentingnya dengan setiap komponen bangsa lainnya.
Kenapa kita mengatakan politik kebohongan merupakan ciri khas kubu oposisi ? Simak saja sejak awal pencalonan capres oposisi, dimana yang paling diandalkannya adalah identitas sebagai pemimpin Islam, predikat Islam yang ditandai dengan dukungan dari kalangan Ulama mereka, seolah-olah tak ada alasan lain bagi rakyat kecuali menjatuhkan pilihan kepada mereka karena capresnya yang didukung para ulama.
Bahkan untuk menegaskan identitas Islam, mereka lakukan forum yang sangat tampak islami, yakni Ijtimak Ulama, serta dari sanalah politik kebohongan dimulai. Rekomendasi Ijtimak ulama, untuk menyandingkan cawapres dari kalangan ulama bersama Prabowo sebagai capres, dengan berbagai alasan, dipunggungi sang capres bersama tiga partai setianya, Gerindra, PKS dan PAN.
Dari peristiwa ini, sekelas ulama yang oleh kalangan biasa sangat dijunjung tinggi, serta nasihat dan fatwanya dikawal, hingga ada komunitas dengan nama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, disingkat GNPF Ulama, oleh sosok capres mereka justru dijadikan objek kebohongan. Muncullah nama Sandiaga Uno sebagai cawapres, yang dibuat sama menterengnya dengan ulama, seakan-akan mereka tetap mengikuti rekomendasi Ijtimak.
Kebohongan yang sangat kasat mata itu diperkuat dengan sebutan bagi Sandiaga sebagai Ulama. Predikat ulama yang disematkan kepada bakal kandidat wakil presiden Sandiaga Uno diperkirakan dilontarkan sebagai politisasi untuk menutupi 'krisis legitimasi' di kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno karena lawan mereka, Joko Widodo, menggandeng 'ulama 100%'.
Analisis itu dibuat oleh Guru Besar Politik Islam Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Noorhaidi Hasan ketika dimintai pendapatnya tentang pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid bahwa Sandiaga Salahuddin Uno adalah juga seorang ulama.
Pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid dan sekaligus wakil ketua MPR bahwa calon wakil presiden Sandiaga Uno juga seorang ulama bukan tanpa maksud. PKS merupakan salah satu partai penyokong pasangan calon presiden/wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang bertarung melawan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. sumber : Sandi diberi predikat ulama, 'krisis legitimasi' di kubu Prabowo dan kriteria ulama.
Fakta yang beredar di ranah publik, penunjukan nama Sandiaga Uno sebagai cawapres tidak ada kaitannya sama sekali dengan rekomendasi Ijtimak Ulama, bahkan politisi yang berlatar belakang Ulama sebagaimana direkomendasikannya pun dipungkiri dengan alasan keterbatasan kekuatan finansial.
Bahkan sempat viral, ada mahar politik di balik penunjukan Sandi. Sehingga ada istilah jendral kardus, sebagai ekspresi kekecewaan berat dari partai pengusungnya sendiri, yang turut menjadi korban kebohongan Prabowo. Namun dengan alasan tak ada jalan untuk kembali, partai Demokrat tetap maju sebagai pengusung, karena menghadapi resiko tak boleh mencalonkan sosok capres di pilpres berikutnya.
Terbuktinya kebohongan tersebut semakin tampak, ketika atribut keulamaan Sandiaga semakin hari semakin pudar, konsistensinya menunjukkan dirinya sebagai layak disebut ulama pun tidak lagi kental menjadi ciri khas Sandi. Dan saat ini para pendukungnya seperti sudah lupa, bahwa mereka dulu telah dijadikan korban politik kebohongan.
Tak terungkap pengakuan sebagai latar belakang pemilihan Sandiaga Uno, namun tanpa itu pun masyarakat sangat paham, satu-satunya alasan yang masuk akal adalah soal finansial. Jadi sah pula jika Ulama yang merekomendasikan kalangan mereka untuk mendampingi Prabowo memaklumi kebohongan tersebut.
Bahkan kemudian semakin lengkap kebohongan itu dengan keluarnya hasil Ijtimak ke dua, dimana menghasilkan Pakta integritas bagi Prabowo-Sandiaga Uno : 1. Sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secata mumi dan konsekuen.
2. Siap menjaga dan menjunjung nilai-nilai religius dan etika yang hidup di tengah masyarakat Siap menjaga moralitas dan mentalitas masyarakat dari rongrongan gaya hidup serta paham-paham merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma yang berlaku lainnya ditengah masyarakat Indonesia.
3. Berpihak pada kepentingan rakyat dalam setiap proses pengambilan kebijakan dengan memperhatikan prinsip representasi. proporsionalitas. keadilan, dan kebersamaan. Dan seterusnya... sumber : Pakta Integritas PrabowopIjtima Ulama.
Apakah Pakta tersebut akan dilaksanakan ? Tidak perlu khawatir, mengingat untuk melaksanakannya harus terlebih dahulu memenangkan pilpres, sehingga Prabowo pun tidak usah merasa terikat. Buktinya belum-belum jadi Presiden, kembali bawaannya yang tak satupun mencerminkan dipenuhinya fakta di atas, ditunjukkan sepanjang kampanyenya.
Bak cendawan di musim hujan, kebohongan demi kebohongan seperti sebuah perlombaan cepat-cepatan, baik dilakukan oleh Prabowo sendiri, maupun cawapresnya, bahkan punggawanya turut mendukung gaya kampanye tersebut. Sekali lagi, indikasi telah menganggap halal semua kebohongan itu jika dilakukan atas nama politik, telah meracuni kita sebagai publik.
Dengan beraninya, Prabowo menjual nama Bank Dunia untuk melegitimasi kebohongannya soal mayoritas rakyat Indonesia hidup dalam kondisi pas-pasan, faktanya Bank Dunia membantah berita seperti itu, sumber : Bank Dunia Bantah Klaim Prabowo Soal Kemiskinan.
Prabowo pun berani memalsukan fakta, seolah-olah pasien cuci darah menggunakan selang yang dipakai bersama oleh 40 orang pasien, dan akibatnya RSCM tergopoh-gopoh melakukan konferensi pers untuk meluruskan kebohongan Prabowo, sumber : RSCM Bantah Penggunaan Selang Cuci Darah Secara Bersama.
Paling menggelikan ketika dirinya memandang Indonesia tidak bisa lepas dari ketergantungan kepadanya, karena jika dirinya kembali kalah, maka negara ini dikatakannya bisa punah, sumber : Prabowo : Jika Kita kalah Negara Ini Bisa Punah.
Sementara kita dihadapkan kepada persoalan tidak ada hal positif yang bisa dilakukan dengan benar, jika diatasnya ada fakta yang tidak benar, dan bisa dipastikan kalaupun tetap diikuti, maka hasilnya menjadi palsu dan menyesatkan.
Kebohongan impunitas
Keyes (2004) mengemukakan munculnya sebuah era ketika politik dan kekuasaan bergerak dengan penyebaran (pemaksaan) ’metode’ penerimaan Fakta bahwa kebohongan-kebohongan dapat (boleh) diceritakan dengan ’impunitas’. Dalam perspektif sosiologi politik, mereka yang suka bekerja di dan (atau) untuk ’metode’ semacam ini tidak akan mendapatkan sanksi (hukum), baik karena privilese politik maupun jaringan kekuasaan (power) yang dimiliki.
Bagi para penyebar kebohongan, tidak ada hukuman, kecuali reaksi publik. Bahkan, pada atmosfer sosial-kultural tertentu, mereka mendapatkan ’kemenangan’ politik akibat dukungan tanpa syarat dari pendukung mereka. Ini terjadi sama seperti munculnya dukungan ’tutup mata’ kaum Kristen evangelis konservatif terhadap Donald Trump pada Pilpres 2016. sumber : Prabowo, Politik, dan Kebohongan Impunitas.
Nilai sosial yang menyesatkan seperti digambarkan dalam kutipan di atas, kini tidak boleh kita tolerir, alasannya adalah konsekwensi yang sangat buruk bagi bangsa ini, jika publik mentolerir kebohongan semata-mata karena dunia mengakuinya sebagai salah satu metode mendapatkan kekuasaan.
Dari sisi moral saja tidak bisa menerima, karena apa yang bisa kita dapatkan dari sebuah kebohongan, selain penyesatan ? Ketika seseorang mulai berbohong, tidak ada jalan lain untuk mengubur persepsi yang tidak diinginkannya terungkap, kecuali menutupnya dengan kebohongan baru. Dan kebohongan itu akan berakhir ketika dunia terlanjur hancur, tidak lagi menemukan jalan keluar.
Comments
Post a Comment