Pengaduan Badan Pemenangan Prabowo-Sandi soal uang Jokowi untuk pembelian Sabun sebesar Rp 2 M, berpotensi mental di peraturan Pemilu. Menurut Bawaslu, pembelian semacam itu dibolehkan menggunakan dana kampanye.
Sangat mungkin keberatan BPN semata-mata karena kekurangpahaman mereka tentang peraturan kampanye, dan jika tidak dipakai untuk pembelanjaan, justru akan menjadi pertanyaan jika Bawaslu menemukan belanja yang tidak berasal dari dana kampanye.
Perlu menjadi perhatian kita bahwa belanja kampanye bukan hanya untuk kebutuhan atribut, banyak jenis kebutuhan yang dituntut pemenuhannya oleh Tim kampanye, dan kalau BPN tidak paham soal itu, kita jadi bertanya-tanya, dana sejumlah milyaran yang dikumpulkan dari donatur itu lalu digunakan untuka apa ?
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menyatakan bahwa Tim Kampanye Nasional Joko Widodo- Ma'ruf Amin boleh menggunakan dana kampanye sebesar Rp2 miliar hanya untuk membeli sabun. Itu boleh dilakukan asal dicantumkan dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).
’Selama nanti dimasukkan ke dalam LPPDK, menurut saya tidak ada masalah," tutur Fritz saat dihubungi, Rabu (23/1). Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadhli Ramadhanil mengatakan hal serupa. TKN boleh menggunakan dana kampanyenya sebesar Rp2 miliar meski hanya untuk membeli sabun"Kalau belanja kampanye, boleh saja," tutur Fadhli melalui pesan singkat.
Seperti halnya Fritz, Fadhli mengatakan pembelian sabun itu harus dirinci dalam LPPDK sebelum pemungutan suara dilakukan. Itu merupakan kewajiban setiap timses yang diatur dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Setiap timses peserta Pilpres 2019 harus menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 15 April atau dua hari sebelum pencoblosan. Laporan tersebut harus memuat sumber dana dan pengeluaran anggaran kampanye. Nantinya, KPU menentukan kantor akuntan publik untuk mengaudit LPPDK masing-masing timses.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memborong 100 ribu botol sabun milik salah satu kelompok usaha di Garut, Eli Liawati. Harga satu botol sabun cuci sebesar Rp20 ribu dengan volume satu liter itu. Dengan demikian, total uang yang harus dikeluarkan Jokowi adalah Rp2 miliar.
Jokowi memberikan uang muka pembelian sebesar Rp10 juta sebagai tanda jadi. Eli menyanggupi pesanan Jokowi itu dan akan rampung akhir Februari 2019.
Bendahara umum TKN Jokowi-Ma'ruf mengatakan bahwa uang yang digunakan Jokowi untuk membeli sabun berasal dari anggaran kampanye. Bukan uang operasional presiden maupun kantong pribadi. "Iya betul. [Uang] sabun itu dari TKN, memang kita yang menyediakan itu," kata Trenggono saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (22/1). sumber : Bawaslu Membolehkan Dana Kampanye Dibelanjakan Sabun.
Lebih jauh kita bisa mencermati, mereka yang mempersoalkan pihak lain belanja, apalagi yang melakukannya tidak terindikasi menggunakan keuangan negara, lalu meminta Bawaslu memeriksa asal uang tersebut, ibarat seseorang yang menyaksikan tetangganya belanja, karena dirinya tidak mengerti asal uang yang digunakannya, dia pun meminta Ketua RT memeriksa pelaku belanja.
Padahal dalam kehidupan sehari-hari pun sekian juta manusia melakukan belanja, dan tidak banyak yang mempersoalkan sumber pendapatan mereka sehingga mereka mampu berbelanja. Atau jika BPN mempersoalkan seorang Presiden yang melakukan belanja, jangan-jangan mereka mencurigai Presiden menggunakan uang negara, hanya karena jumlah uang yang dipakainya cukup signifikan. Lihat : Jokowi Belanja Sabun, Kubu Prabowo Pertanyakan
Comments
Post a Comment