Aroma rekayasa kasus yang menimpa seorang pendukung Prabowo-Sandi disinyalir kembali ditiupkan dengan banyak cara, bahkan kubu paslon nomor 02 mengaku mengamankan seorang nelayan yang disebutnya mengalami persekusi dari aparat pemerintah setempat.
Terciumnya aroma rekayasa terasa kental, apalagi pihak kepolisian menjelaskan yang bersangkutan merupakan pelaku pelanggaran hukum, dan berdampak kepada penyerangan terhadapnya dari pihak yang merasa dirugikan.
Tampaknya gaya cerita versi Ratna Sarumpaet yang pernah mencuat menjadi berita besar, berpotensi kembali terjadi, apalagi karena perhelatan pilpres dan pileg memang cukup potensial untuk memanfaatkan isu-isu sensitif seperti itu guna mengambil keuntungan elektoral.
Dan meskipun kita yakini dampaknya tidaklah besar, namun setidaknya kasus ini jika mereka berhasil menghembuskan hingga meluas, paling tidak mereka memiliki alasan ketika sesuatu yang tidak menguntungkan pihaknya mereka alami, misalnya kekalahan dalam Pemilu atau pilpres.
Nama Najib menjadi sorotan setelah disebut oleh Sandiaga Uno di debat perdana Pilpres 2019 saat membahas soal kriminalisasi terhadap orang-orang kecil. Pernyataan Sandiaga langsung ditepis capres petahana Jokowi yang meminta Sandiaga tak asal tuduh dan menyarankan melapor bila memang ada kasus hukum. Belakangan, pernyataan Sandi dituding hoax.
Advokasi Senopati 08 lalu buka suara soal kasus Najib. Mereka menyatakan peristiwa persekusi itu benar-benar terjadi dan sudah dilaporkan ke kepolisian pada 27 September 2018, dengan bukti nomor laporan polisi LP/B-101/IX/2018/Jabar/Res.Krw/Sek.Cma dan surat tanda bukti laporan (STBL) nomor STBL/B101/IX/2018/Sek.Cma.
Najib disebut dianiaya pihak panwas nelayan pesisir pantai dari instansi pemerintah. Alasannya, memindahkan pasir dari tanah garapan ke depan rumahnya yang terdapat pohon mangrove.
Hingga saat ini, Najib memang belum tampil di publik sehingga dituding hoax. Namun Advokasi Senopati 08 sebagai kuasa hukum menyatakan Najib dibawa oleh pihaknya di tempat rahasia. Najib disebut dicari-cari aparat sehingga merasa ketakutan. sumber : .
Kepolisian yang pernah mengklarifikasi kasus tersebut bahkan menyebut telah mengidentifikasi pelaku penganiayaan, seharusnya disikapi oleh sang korban sebagai tidak ada alasan lagi untuk merasa khawatir mendapatkan tindakan di luar batas.
Polisi pasti akan cukup responsif jika korban meminta perlidungan, apalagi pihak keamanan itu menyatakan telah melakukan penyidikan dalam kasus tersebut.
Adalah cawapres mereka, Sandiaga uno yang terkesan cukup intens menciptakan cerita ini agar mengalir mengikuti irama permainannya. Dan kalau pihak mereka merasa harus menyembunyikan sang korban, tidak juga memiliki landasan kuat untuk meneruskan drama seperti itu, kenapa mereka tidak bekerja sama dengan kepolisian saja ?
Jika mereka melakukan pengamanan sendiri, maka kesan publik tentang rekayasa yang diciptakannya, akan terus berputar dan bisa saja semakin merugikan citra mereka sendiri. Kenapa kita duga demikian, karena jika kasusnya tidak dibuka kepada publik, dan dipelihara sebagai kasus yang diselimuti rahasia, publik pun akan mempersoalkan itikad baik mereka.
Kubu oposisi seperti sedang menyimpan sebuah taktik yang siap untuk dibuka pada saat yang mereka anggap tepat, bisa saja saat yang tepat itu berkaitan dengan jadwal proses pilpres dan pemilu. Itulah makanya kita bisa perkirakan, perlakuan kepada korban yang mengaku dipersekusi ini tidak bisa disebut sebagai kasus sebenarnya, karena seolah berusaha ditutup sedemikian rupa.
Jika benar kasusnya sudah dilaporkan, maka tentu kepolisian juga perlu meminta keterangan terhadap korban. Lalu bagaimana bisa faktanya akan berhasil dibuka, jika korban justru bersembunyi. Ini mengandung indikasi bahwa kasusnya memang sengaja dipelihara, agar tidak segera dapat diungkap.
Segi keuntungan elektoral melalui mencuatnya kasus persekusi tersebut, barangkali tidak terlalu signifikan, namun sekali lagi kubu oposisi bisa memanfaatkannya sebagai pengalihan fokus perhatian publik. Banyak kejadian yang bisa dijadikan contoh, bahwa paslon petahana kerap dijadikan sasaran serangan secara verbal.
Bahkan ketika berita pembebasan Abu Bakar Baasyir baru pada tahap pembicaraan, dan belum diputuskan secara permanen, kubu oposisi telah menciptkan opini bahwa pembebasan itu seharusnya telah lama dilakukan, karena terpidana teroris itu menjalani dua pertiga masa hukumannya sudah sejak tahun lalu.
Apakah mereka berpikir pemerintah memiliki itikad seburuk itu ? Kenapa prasangka buruk soal kebijakan pembebasan bersyarat itu menjadi seolah-olah dosa besar, yang jika tidak diangkat akan menjadi isu yang mempengaruhi hasil pilpres dan pemilu. Faktanya, pemerintah yang menganggap terpidana perlu mendapatkan perlakuan demi rasa kemanusiaan, merencanakan pembebasan sesuai dengan kaidah yang berlaku.
Ada hal menarik dalam kasus persekusi ini, Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan rilis dari Media Center Prabowo Sandi bertanggal 3 Januari 2019. Isinya terkait kunjungan Sandiaga Uno ke desa nelayan Pasir Putih, Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Dalam rilis tersebut disebut nama Pak Najib. Namun, tak disebutkan yang bersangkutan menjadi korban persekusi. sumber : Najib Tak Disebut Korban Dalam Rilis Kubu 02.
Jika melihat contoh kasus-kasus penciptaan opini palsu di masa lalu, kasus persekusi ini pun cukup diyakini akan menjadi praktik sebagaimana yang telah menjadi cetak biru gaya pihak oposisi. Lihat : Sandiaga Sebarkan Hoaks di Ajang Debat
Comments
Post a Comment