Sepinya bunyi-bunyian kritik dan komentar nyinyir, terkait rampungnya proses divestasi Freeport Indonesia, menjadi pertanyaan mengganggu. Padahal biasanya sangat bising jika pemerintah dilihat bertingkah aneh oleh oposisi, hal ini membuktikan betapa bedanya sikap mencintai bangsa dengan sikap menghargai orang lain.
Sangat kontras perlakuan oposisi kepada pemerintah jika mereka sedang punya hajat, namun tampaknya peristiwa mulus yang dilakukan pemerintah dalam hal divestasi Freeport init telah membuat para pengamat mendadak terdiam. Tidak terdengar kritikan tentang pembohongan atau pertanyaan besarnya utang, dan semacamnya.
Tema saat ini tampaknya sudah tidak ada lagi pembahasan tentang penguasaan Freeport oleh negara Indonesia. Sementara peristiwa ini sebenarnya merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa ini.
Jika kasus-kasus penguasaan ladang pertambangan asing oleh negara, yang terjadi di berbagai belahan dunia, banyak menimbulkan gejolak dan bahkan menyebabkan retaknya hubungan diplomatik antara negara asal perusahaan pengelola tambang tersebut dengan negara lokasi tambang, kerap terjadi, maka Indonesia telah membuktikan memiliki komitmen kuat untuk melakukannya secara B to B atau murni profesional.
Peristiwa tersebut telah mengangkat harkat Indonesia sebagai negara yang sangat ramah terhadap para investor, dan perjanjian PT Inalum dengan McMoran diduga akan menjadi semacam trendsetter bagi hubungan investor dengan perusahaan lokal di berbagai negara dengan mekanisme saling menguntungkan.
Freeort McMoran tetap memegang kendali pertambangan, bukan karena tenaga putra Indonesia tidak mampu, demikian menurut Dirut PT. Inalum. Tenaga Indonesia perlu waktu belajar karena pertambangan di Papua adalah ladang terbesar di dunia.
Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan alasan Freeport McMoran tetap menjadi operator karena tambang di Kabupaten Mimika, Papua itu tergolong paling rumit di dunia. Alhasil, perlu perusahaan yang berpengalaman.
Menurut Budi, pekerja Indonesia masih perlu waktu untuk mempelajari pertambangan area tambang tersebut. "Akan tetapi kami perlu belajar. Suatu hari nanti, saya yakin alumni kami bisa," kata dia di Jakarta, Jumat (21/12).
Adapun, PTFI akan mengeluarkan dana sebesar US$ 14 miliar untuk penambangan bawah tanah pada 2019. Tambang bawah tanah ini dilakukan, karena cadangan tambang terbuka milik Freeport akan habis pada bulan depan. “Mulai kedepan kami fokus ke underground," kata Direktur Utama Freeport Indonesia, Tony Wenas di Jakarta, Jumat (21/12). Selain itu, Freeport akan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat (smelter). Smelter itu targetnya selesai lima tahun ke depan.sumber : Freeport Berubah Bentuk Menjadi Perusahaan IUPK.
Keputusan profesional yang diambil kedua belah pihak tentu meninggalkan kesan positif. Indonesia menjadi sumber inspirasi bagi penanganan pengalihan pengelolaan pertambangan, yang di banyak kasus kerap bermasalah. Namun khusus untuk pertambangan di Papua, terbukti mampu diselesaikan dengan sangat mulus.
Perpajakan untuk PT Freeport Indonesia di kontrak baru setelah tahun 2021 akan menggunakan skema nail down atau tetap. Ini sesuai dengan keinginan PT Freeport Indonesia. Dengan begitu, Freeport akan membayar Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 25%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan royalti untuk tembaga sebesar 4% dan emas 3,75%. Jadi, perpajakan itu tidak akan berubah hingga 2041.
Freeport memang akan membayar pajak lebih kecil daripada saat memegang Kontrak Karya (KK). Adapun, ketika masih berstatus KK, perusahaan asal Amerika Serikat itu harus membayar PPh 35%. sumber : Sistem Pajak Freeport Bersifat Tetap.
Skema Pajak tetap yang merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak, menurut Menkeu bukan berarti pemerintah tidak berpeluang menerima pemasukan pajak lebih besar dari yang direncanakan. Karena ke depan bisa saja undang-undang perpajakan terkait pertambangan mengalami penurunan tarif.
Dengan menggunakan skema pajak tetap, jika terjadi penurunan tarif yang dimuat dalam undang-undang baru, maka Freeport dengan sendirinya menyetor pajak lebih tinggi dibanding tarif baru nanti.
Tentu hitung-hitungan pajak ini menjadi cukup kritikal mengingat besarannya yang sangat signifikan. Sementara Freeport McMoran justru menghendaki kemudahan dari sisi pendekatan perencanaan. Dan dari pihak Indonesia sendiri memiliki pertimbangan tersendiri, yakni dengan tingkat fluktuasi nilai tukar mata uang, justru kemungkinan lebih menguntungkan jika menggunakan skema pajak tersebut. Kita berharap jagat politik yang selalu mengangkat isu Freeport sebagai komoditas pembahasan dalam isu Pemilu dan pilpres, menjadi reda dengan sendirinya.
Comments
Post a Comment