Tanpa Kapabilitas Cukup Politisi Lempar Gagasan Nasionalisasi Freeport

Runyamnya Politisi Bicara Pertambangan Tanpa Bekal Kapabilitas
Apakah politisi Gerindra yang satu ini memang memiliki kapabilitas di bidang bisnis atau usaha pertambangan ? Entahlah, namun jika mencermati secara sepintas, baginya sepertinya serba mudah dan menganggap enteng setiap masalah. Bicara dunia pertambangan tak ubahnya membahas jualan ikan asin.
Seperti memiliki tipe yang seragam dengan penghuni koalisi Adil Makmur lainnya, Andre Rosiade membuka perdebatan tentang resiko yang diungkapkan Prof Rhenald Kasali jika Freeport hengkang, sebagai dampak berakhirnya masa kontrak karya perusahaan itu pada tahun 2021.
Sejak awal bahkan sudah beredar wacana, begitu rumitnya teknologi yang dimanfaatkan dalam wilayah pertambangan Freeport di Papua, sehingga sangat musykil jika kita membuka perdebatan tentang adanya pilihan selain operator tambang tersebut untuk mengelolanya pasca kontrak karya tahun 2021 nanti.
Anggota Badan Komunikasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Andre Rosiade menjawab pernyataan Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Khasali soal Freeport yang bisa mengangkut pergi teknologinya bila kontraknya tidak diperpanjang pada 2021. Menurut Andre, hal tersebut bukanlah persoalan bagi Indonesia.
’Kalau kita punya tambang dan punya uang, teknologi mana yang enggak bisa kita beli sih? Kita tinggal ajak negara lain yang punya teknologi untuk membantu kita, tapi pengelolaan tetap di kita," ujar Andre kepada Tempo, Selasa, 25 Desember 2018.
Dengan demikian, ia yakin kocek yang dirogoh Indonesia tidak bakal sebesar duit yang digelontorkan untuk melunasi divestasi saham PT Freeport Indonesia. PT Indonesia Asahan Alumunium alias Inalum sebelumnya menebus 51,2 persen perusahaan tambang PT Freeport Indonesia senilai US$ 3,85 miliar atau Rp 55,8 triliun (dengan kurs Rp 14.500).
’Kan bukan hanya Freeport yang punya teknologi itu, kita bisa pakai teknologi negara lain" kata Andre. Apalagi, menurut dia, perusahaan asal negeri Abang Sam itu juga belum membayar beberapa perpajakan dan denda yang nilainya cukup besar dan bisa digunakan untuk berinvestasi. "Jadi kita juga bisa menguasai seratus persen, itu kan masuk akal." sumber : Nalar Terbalik versi Politisi Soal Freeport.
Barangkali Andre merasa memiliki daya terawang tentang kompetensi yang mudah didapatkan di negara selain Amerika terkait pengelolaan tambang di bawah permukaan bumi. Benarkah sesederhana itu cara berpikir kita, jika hendak memutuskan langkah mana yang paling efisien dalam pengeloaan usaha ini ?
Jangan sampai seorang politisi, yang dengan melihat posisinya saja kita belum-belum meragukan kapabilitasnya untuk tampil seolah-olah sangat paham dengan dunia mineral. Jika kita lihat latar belakang pendidikannya, Andre bukanlah orang yang mumpuni dalam dunia pertambangan, sehingga kita patut mempertimbangkan aspirasinya. Jangan sampai karena oritentasi politiknya menyebabkan pendapatnya yang serampangan menjadi bahan cemoohan publik.
Atau barangkali dia sedang memposisikan diri sebagai mortir bagi partai dan kubunya, dan jenis benda apapun yang dia tawarkan kepada publik, sepanjang bertujuan menyudutkan pemerintah, dia akan ikhlas menjadi bulan-bulanan masyarakat. Apa lagi jika kenekatannya itu akan diapresiasi oleh majikannya.
Sementara membayangkan bagaimana rumitnya membangun konstruksi sebuah area pertambangan, bukanlah perkara yang bisa diselesaikan satu dua hari atau bulan, melainkan berbicara tentang rentang waktu sangat panjang. Atau untuk menghitung tentang nilai waktu yang berpotensi terbuang, jika kita melakukan konstruksi dari nol, sepertinya Andre luput menghitungnya.
Singkatnya pertimbangan yang diajukan oleh politisi yang satu ini seperti membicarakan kuda terbang, yakni sesuatu yang dibayangkan terjadi pada hal-hal yang tidak terpikirkan.
Sementara perhitungan secara ekonomis dan analisis layak tidaknya pembelian saham tersebut telah melalui sekian tahap pembahasan, dan melibatkan berbagai kalangan yang kapabel di bidangnya. Maka diambillah keputusan divestasi dengan nilai lebih rendah dibanding nilai pembukuan aset perusahaan.
Barangkali cara berpikir kubu oposisi memang memiliki kekhasan tersendiri, dengan pola pikir jika bisa dibuat rumit, kenapa kita menempuh cara mudah, demikianlah jika menggunakan logika terbalik.
Memang kerap tampak absurd adalah salah satu taktik pencucian otak yang cukup populer. Bayangkan saja, kita ilustrasikan pada para jihadis, bukankah mereka sesungguhnya dapat berpikir secara logis, sebagaimana cara berpikir manusia normal ? Namun akibat dari proses pencucian otak, sehingga karakter asli mereka dihapus sedemikian rupa, dan dibuat hanya menuruti satu-satunya komando yang berasal dari pemimpinnya.
Demikian pula sepertinya yang terjadi pada kalangan tertentu, yang berupaya membalik logika publik, dengan menyebut pemerintah keliru atau menjalankan metode tidak layak, dan bla bla. Di sinilah pentingnya kita menyampaikan pemikiran yang logis dan positif kepada seluas-luasnya masyarakat. Dengan tujuan mereka mampu menimbang secara tepat tentang isu-isu aktual, sehingga tidak mudah disesatkan oleh pemikiran-pemikiran dangkal. Lihat : Politisi Gerindra Berlagak Ahli Pertambangan 

Comments