Mengesankan kepercayaan diri yang tinggi, Gerindra DKI merasa daerahnya akan mengalami kemajuan dalam perolehan suara bagi capresnya. Meskipun diakui ketika pilpres tahun 2014 Jakarta merupakan daerahnya Jokowi, namun Ketua DPD DKI, M. Taufik yakin kali ini Prabowo yang akan memenangkan.
Taufik seperti mengesampingkan dampak buruknya popularitas Gubernur DKI di mata warga, mengingat Gubernur dukungan Gerindra itu tak kunjung menunjukkan prestasi moncer. Bahkan program-program unggulan ketika masa kampanye, satu persatu dinilai masyarakat tak ubahnya program abal-abal.
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik menjamin Prabowo Subianto - Sandiaga Uno bakal memperoleh suara yang lebih besar dibanding Joko Widodo - Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 di wilayah ibukota Republik Indonesia itu.
’Kita meyakini bahwa di Jakarta akan menang. Target kita 60 persen, imbuh Taufik di kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta, Selasa (11/12).
Pada Pilpres 2014 lalu, pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa kalah dari Joko Widodo - Jusuf Kalla di Jakarta. Prabowo-Hatta memperoleh 40,37 persen atau 2.528.064 suara. Mereka kalah dari Jokowi-JK yang meraih 53,08 persen atau 2.859.894 suara. "Kita dulu kalah tipis, nanti 2019 menang," ujar Taufik. sumber :Gerindra DKI Tak Percaya Dengan Popularitas Petahana di Daerahnya.
Berbeda dengan Gerindra, partai koalisi Adil Makmur lainnya, PAN mengalami perbedaan sikap dalam menghadapi pengurus di daerah. Wakil Ketumnya menilai partainya akan mengalami kerugian jika menentang keputusan DPW Kalsel yang mendukung capres lawan.
Waketum PAN Bara Hasibuan menilai pemecatan Ketua DPW Kalimantan Selatan Muhidin akan membuat rugi partai. Meski tak mengikuti kebijakan partai dengan membelot mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Muhidin merupakan tokoh di Kalsel. "Begini, Pak Muhidin ini adalah tokoh Kalimantan Selatan, bukan orang sembarangan. Beliau tokoh senior," kata Bara di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018).
’Kalau misalnya Pak Muhidin dipecat atau mengundurkan diri, itu akan menimbulkan kerugian bagi PAN," lanjut dia. Menurut dia, PAN sengaja merekrut Muhidin untuk membesarkan DPW Kalsel karena melihat ketokohannya. Muhidin diketahui merupakan Wali Kota Banjarmasin periode 2010-2015.
Bara mengaku kagum terhadap keberanian Muhidin menyatakan dukungan untuk Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meski PAN merupakan partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ia yakin keputusan itu didasari alasan kuat. "Saya pikir keputusan untuk mendukung Pak Jokowi itu juga bagian dari pemahaman beliau bahwa kalau PAN memang ingin besar di Kalsel, memang keputusan untuk mendukung Pak Jokowi itu harus diambil," ucap Bara. Sumber : PAN Akan Rugi Jika Pecat Pengurus Kalsel.
Kita tidak tahu bagaimana pola pikir politisi di pusat, yang seperti menganggap sepi fakta di lapangan. Sementara pengurusnya di daerah beramai-ramai merapat kepada pemerintah, sehingga mereka tak selalu senada dengan kebijakan pusat.
Contoh kasus di Kalimantan Selatan sebenarnya adalah fenomena umum yang terjadi di daerah-daerah. Karena tidak bisa dipungkiri, masyarakat memiliki cara penilaiannya sendiri tentang langkah konkrit pemerintah Jokowi-JK.
Kalaupun mau ditutup-tutupi, sangat sulit mencari kelemahan dan kekurangannya. Mereka pasti bisa membandingkan cara pemerintah saat ini dalam melakukan pendekatan kultural untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah, dibanding pemerintah masa lalu.
Kalaupun Partai Amanat Nasional ingin memberikan tindakan disiplin kepada Pengurus di daerah, sepertinya harus berhitung untung ruginya, sebagaimana disampaikan Waketumnya. Bahwa dukungan kepada calon petahana merupakan bagian dari strategi membesarkan partainya di daerah, sangat mungkin merupakan fakta yang tidak bisa dikesampingkan.
Jika memang masyarakat dan partai memberikan penilaian yang sama terhadap Jokowi sebagai capres, pemilih di daerah pasti akan berhitung sesuai nurani mereka, partai mana yang dianggap satu paham. Jika partai memungkiri aspirasi yang beredar, justru akan dinilai melakukan bunuh diri politik, dan beresiko dijauhi pemilih.
Jika DPD Gerindra DKI seolah memungkiri kecenderungan masyarakat yang lebih suka dengan petahana, memang tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali mengkampanyekan kubunya sendiri. Namun bagi partai yang tidak menempatkan kadernya sebagai kontestan pilpres, jika mereka berpikir untuk kepentingan partainya sendiri, cukup wajar jika mengambil pola pikir seperti Bara Hasibuan. Dan pikiran tersebut senada dengan yang diambil banyak kader partai lainnya, seperti Demokrat atau sebagian PKS di daerah. Lihat : Soal Dukungan Capres, Pilihan Daerah Tak Selalu Turuti Pusat
Comments
Post a Comment