Kesalahan Kontrak Freeport di Masa Orde Baru, Jokowi yang Disalahkan

Sebagaimana layaknya sebuah algoritma dari sistem otomatis, yang berjalan sesuai definisi atas suatu kondisi tertentu, maka akan dengan sendirinya mengalirkan proses berikutnya hingga sampai kepada rangkaian prosedural yang berulang. Demikian pula yang terjadi dalam pola kampanye pilpres yang berlaku pada kubu koalisi oposisi.

Ketika muncul fakta di lapangan yang dideteksi sebagai potensi mengangkat popularitas capres lawan, pihak oposisi seperti secara otomatis mengeroyok sebuah sentimen yang menguntungkan pemerintah, agar tercipta nalar berlawanan, sehingga keuntungan pemerintah tersebut mereka upayakan diredam semaksimal mungkin.

Hal demikianlah yang terjadi ketika oposisi merespon berita tentang rampungnya proses divestasi Freeport, ketika mereka mendapatkan kenyataan bahwa berita tersebut dipastikan akan menggerus elektabilitas jagoannya, maka mesin politiknya berjalan secara algoritmik.

Tampaknya mereka memiliki sistem baku untuk melawan popularitas kubu lawan, terbukti dalam waktu tidak lama setelah munculnya rilis tentang tuntasnya proses divestasi tadi, narasi-narasi berbau mendiskreditkan pemerintah pun disebarluaskan dengan cukup massif.

Asumsi-asumsi yang menyebutkan langkah pemerintah itu semata-mata pencitraan, karena jika saja menunggu selesainya masa kontrak karya Freeport pada tahun 2021, wilayah pertambangan itu menurut mereka akan dengan sendirinya menjadi milik Indonesia.

Entah karena pengetahuan mereka yang sangat tak sepadan dengan kenyataan, atau semata-mata bertujuan menyesatkan publik, berita ini justru menjadi lebih luas beredar, dan semakin meluas ketika para pendukung mereka kemudian turut mengalirkannya melalui media sosial.

Seperti dijelaskan Prof. Mahfud MD, negara kita telah dijebak oleh dokumen perjanjian kontrak karya yang ditandatangani semasa Orde Baru menyepakati perjanjian dengan Freeport McMoran. Pihak McMoran sesuai dokumen tersebut, memperoleh hak untuk tidak memberikan pilihan kepada Indonesia menolak perpanjangan konsesi mereka atas wilayah tambang di Papua, ketika masa kontraknya habis.

Meskipun pemerintah sekuat tenaga mengakhiri penguasaan asing, namun dokumen itu sudah sangat kuat mencengkram kesepakatan, dan jika kita secara sepihak mengubahnya, maka akan memperburuk citra negara, sekaligus merugikan secara finansial. Bukan hal mudah untuk menghasilkan kesepakatan baru sehingga Indonesia menguasai sepenuhnya wilayah tambang Freeport, jika tanpa melalui pembelian saham.

Jadi sangat keliru jika oposisi mengatakan pemerintah menjalankan kebijakan keliru ketika memutuskan membeli saham mayoritas McMoran di perusahaan tambang tersebut, sebenarnya mereka awam dan miskin fakta soal perjanjian kontrak karya antara pemerintah dengan Freeport.

Kita wajib memenuhi permintaan perpanjangan masa kontrak itu dengan periodisasi setiap sepuluh tahun hingga terminasi di tahun 2041, dan kalimat itu dimuat di dalam dokumen awal perjanjian. Hal yang dapat mengakhiri kontrak itu sebelum tahun 2041 hanya atas inisiatif Freeport sendiri, sehingga secara otomatis Indonesia menjadi pihak yang lemah secara juridis formal.

Pemerintah selanjutnya yang berusaha disalahkan akan mental karena jika perjanjian itu dibatalkan, maka pilihan satu-satunya untuk penyelesaian adalah peradilan arbitrase internasional. Dan sulit bagi pemerintah untuk memaksakan kemenangan dalam peradilan yang sangat timpang. Mereka memiliki bukti kesepakatan sangat kuat.

Sangat sulit kita menerima nalar dan cara berpikir pengamat yang didukung oposisi, bahwa pemerintah tak behitung dengan benar ketika memutuskan divestasi Freeport, ketika perjanjian akan berakhir pada tahun 2021. Tampaknya oposisi berusaha menutupi kenyataan tentang tak adanya pilihan kita menolak perpanjangan dengan periode setiap 10 tahun tersebut.

Apakah mereka tahu tentang detil perjanjian seperti itu ? Jawabannya bisa ya, jika kemudian berusaha dengan sengaja membalikkan logika publik. Karena jika tidak dilakukan dengan cara demikian, tentu oposisi akan sangat rugi, dimana pemerintah mendapatkan keuntungan elektoral dari perampungan pembayaran atas pengalihan kepemilikan tersebut.

Namun bisa jadi oposisi sebenarnya tidak tahu bahwa klausul perpanjangan otomatis itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan alias obligatory, sehingga pihak Indonesia tidak memiliki hak untuk menolak opsi perpanjangan kontrak sepanjang Freeport menghendakinya. Jelas klausul itu dipandang sangat berpihak kepada pihak McMoran, dan hanya pihak yang berkepentingan dalam penandatanganan perjanjian itulah yang paling tahu tentang pertimbangan atas keputusannya.

Jadi jika pemerintah Jokowi-JK melakukan langkah strategis dengan melakukan pengalihan kepemilikan melalui mekanisme profesional, kita harus memberikan penghargaan sangat tinggi. Karena dengan demikian kita berhasil memutus kerugian yang bepotensi semakin besar, jika setelah masa kontrak habis kemudian Freeport tidak dapat dicegah untuk memperpanjang masa kontraknya. Lihat : Mahfud MD Sebut Tak Ada Celah Salahkan Pemerintah Soal Divestasi Freeport