Jika kita bicara hukum dengan mencermati fenomena Ahok, yang sangat simpledan betapa cepatnya menempuh proses hukum, sehingga dia dijerat pasal-pasal penistaan agama, maka kali ini proses sebaliknya akan terjadi pada diri Bahar bin Smith, ketika ada pelapor atas ujaran kebencian yang dilakukannya kepada Presiden.
Jalan terjal pelaporpun akan dihadapinya mengingat ada dugaan pasal yang dikenakan kepada terlapor, tidak lagi mengakomodasi laporannya. Namun upaya hukum itu memang sangat penting dilakukan, karena merupakan salah satu cara efektif meredam maraknya fitnah dan ujaran kebencian, yang berpotensi merendahkan harkat seseorang di mata publik.
Ada begitu banyak penyebar fitnah dan hoaks yang menggunakan media sosial sebagai ajang mengekspresikan hajat mereka. Dan hanya dengan jentikan jari-jari kotornya, menebar berita tak patut dan justru karena telah menanti pasar-pasar pidana yang berpotensi menjeratnya, merekapun tinggal menunggu ada orang iseng yang mengadukan kepada polisi.
Contoh paling mudah adalah tentang Habib Bahar bin Smith. Persoalannya, jika ketika mantan Gubernur DKI mendapatkan perlakuan yang persis dari para penentang, selanjutnya menjalani proses hukum demikian cepat, untuk kasus yang diperoleh Bahar kali ini terkesan jauh lebih rumit.
Perbedaannya adalah kehati-hatian penegak hukum menghadapi pihak yang itu-itu juga, jika tempo hari mereka berada di posisi pelapor, sementara saat ini berpindah menjadi posisi terlapor. Namun karakteristik daya tolak kepada penegak hukum saat ini, sama kuatnya dangan daya paksa mereka ketika melaporkan Ahok.
Repotnya meskipun sangat jelas melalui media-media perekam, dan sudah beredar pula melalui dunia maya tentang bukti kuat tindak pidana tersebut, banyak pihak yang mengusulkan pelapor memberikan maaf kepada Habib Bahar. Dengan bahasa lain, kalaupun Bahar tak sudi memintanya, pihak Jokowi disarankan memaksakan kata maaf itu. Kasarnya seperti itu yang diinginkan pihak Bahar sebagai terlapor terhadap pelapor.
Sebelum berstatus tersangka terkait kasus ceramah dugaan diskriminasi ras dan etnis, Habib Bahar bin Smith menolak meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun kini giliran Jokowi yang diminta memberikan maaf kepada Habib Bahar.
’Kalau mereka mendesak saya minta maaf, maka demi Allah saya lebih baik memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf," kata Habib Bahar kepada detikcom, Sabtu (1/12/2018).
Selepas itu, pada Kamis, 6 Desember 2018, Habib Bahar menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka, tetapi tidak ditahan. Habib Bahar mengaku tetap bertanggung jawab dan kooperatif menjalani proses hukumnya.
’Apa pun saya tetap tanggung jawab, saya nggak ada masalah mau dijadikan tersangka. Ya mau gimana lagi," kata Habib Bahar, Sabtu (8/12/2018). "Kita kooperatif, datang ke sana diperiksa dengan baik, penyidik-penyidiknya juga profesional. Setelah ditetapkan tersangka, kita terima," imbuhnya.
Di sisi lain, pengacara Jokowi, Yusril Ihza Mahendra, mengaku sempat membahas penetapan tersangka Habib Bahar pada Jokowi. Pada saat itu, Yusril memberikan saran kepada Jokowi. sumber : Pelapor Disarankan Memaafkan Terlapor Bahar bin Smith.
Kita kesampingkan etika tentang inisiatif proses maaf memaafkan antara dua pihak yang saling berhadapan. Karena lazimnya pemberian maaf itu adalah berupa respon atas permintaan maaf, artinya posisi pasif sang pemberi harus didahului inisiatif pemintanya dari pihak berlawanan, namun kali ini justru kata maaf itu harus ditawarkan oleh pelapor.
Dan kalau terlapor berkeras tidak sudi memintanya, apakah pelapor harus dipaksa pula untuk memberi maaf ?
Demikian rendah nilai diri yang disandang pelapor, jika dia dengan ikhlas mencabut laporannya gara-gara menuruti kehendak beberapa pihak, ditambah dengan kehendak memelihara suasana kondusif jelang perhelatan demokrasi.
Namun sangat disesalkan jika seorang pakar hukum sekelas Yusril Ihza Mahendra, malah menjadi pencetus gagasan pemberian maaf itu. Jika demikian ujungnya, maka sangat mungkin akan menjadi preseden. Kalau terlapor melakukan perlawanan demikian keras, dan bahkan dengan jalan mengerahkan massa pendukung, niscaya perlakuan hukumnya akan terasa lunak.
Preseden berikutnya, jika perlakuan hukum sangat lunak kepada para pengujar kebencian, ketika penegak hukum menangkap isyarat munculnya kembali fenomena itu di kemudian hari, cara yang sama bisa saja akan berulang, demi terhindar dari jeratan hukum. Barangkali untuk memformalkan upaya seperti itu, perlu juga dimuat pasal khusus, dimana ketika reaksi pendukung terlapor demikian massif, penegak hukum dapat menghentikan proses pidananya demi kepentingan umum.
Gelagatnya justru sekarang pihak terlapor akan tercekat sendiri, ketika dihadapkan resiko masuk jeruji besi, dan dipaksa meminta maaf, tentu akan terjadi kilas balik ketika Ahok telah menyampaikan permintaan yang sama kepada umat Islam, namun tetap saja langkah hukum itu dilanjutkan.
Boleh jadi pengalaman masa lalu itulah yang membuat Bahar tidak sudi meminta maaf, karena seperti yang dialami Ahok, kali inipun pengalaman yang sama akan terjadi pada dirinya. Apakah benar, caranya Yusril memancing permintaan maaf dari terlapor akan direspon dengan luluhnya Bahar bin Smit, sehingga rela meminta maaf ? Lihat : Jokowi Perlu Memaafkan Bahar, Sebagaimana Ahok Dimaafkan Kaum Berjubah, Lalu Bagaimana Nasib Kasusnya ?
Comments
Post a Comment