Pendekatan hukum kepada Bahar bin Smith adalah preseden baik, karena jika kita melihat riwayat tindakan melawan hukum yang dilakukan para anggota FPI selama ini, sepertinya mereka mendapatkan perlakuan terlalu lunak dari aparat kepolisian.
Begitu mudah kita dapat temukan berbagai kasus penganiayaan terhadap anggota masyarakat, perusakan sarana dan properti milik pribadi yang mereka hancurkan atau persekusi, namun berkali-kali pula karena adanya perlawanan dari komplotan mereka, aparat cenderung kompromistis.
Bahkan dengan riwayat buruk perilaku massa FPI, Presiden SBY pernah mengeluarkan ancaman untuk membekukan organisasi massa yang mengandalkan aksi kekerasan dalam memaksakan kehendaknya.
Dan atas ancaman itupun ketika itu, 10 Februari 2011, Juru bicara FPI, Munarman mengancam akan menggulingkan Pemerintahan SBY jika berani membubarkan FPI. Ancaman itu dikeluarkan dalam menanggapi pernyataan Presiden di Kupang yang mengatakan "ormas yang terbukti melanggar hukum melakukan kekerasan, dan meresahkan masyarakat, jika perlu harus dibubarkan." Pernyataan itu dilontarkan tidak lama setelah tragedi penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten. sumber : FPI Ancam Gulingkan Pemerintah.
Kisah kecongkakan mereka terbukti tidak semata-mata ditunjukkan oleh para ulamanya, dan tampaknya secara institusi merekapun memperlihatkan perilaku serupa. Artinya terdapat sikap sistemik yang menjadi ciri khas ormas tersebut dalam menunjukkan sikapnya terhadap berbagai situasi di masyarakat.
Dalam buku Dialog FPI Amar Ma’ruf Nahi Munkar, Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Gerakan Nasional Anti Ma’siat di Indonesia Rizieq Shihab menjelaskan, jika semua persoalan kemungkaran bermuara pada sistem maka perjuangan amar ma’ruf nahi munkar di Indonesia terfokus pada perubahan sistem.
’Yaitu tegakkan Syariat Islam sebagai sistem bernegara, sehingga dengan sendirinya sistem tersebutlah yang memberangus segala kemungkaran yang ada,” tulis Rizieq dalam bukunya.
Namun hal itu butuh proses dan tahapan, sekecil apapun. Sejak kelahirannya, FPI mengampanyekan penegakan syariat Islam di Indonesia dengan menggelar pawai.sumber : FPI Secara Falsafah Dukung Khilafah.
Berbekal indikasi ini barangkali pemangku kepentingan di Kementerian Hukum dan HAM bisa mulai menelisik apakah pengakuan seperti diberitakan di media itu mengandung kebenaran ? Karena seperti juga terekam di dunia maya, ditemukan pengakuan Imam mereka yang bersimpati dengan perjuangan Islamic State. Setidaknya hal tersebut bisa dijadikan bukti awal, bahwa FPI memiliki kecenderungan untuk menganut paham radikalisme secara sistemik, serta memiliki tujuan secara tersirat untuk mendirikan negara Islam yang tidak sesuai dengan falsafah negara.
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menegaskan, FPI belum menentukan sikap terkait berdirinya Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS). Saat ini, FPI masih melakukan kajian mendalam tentang ISIS, dan dalam waktu dekat baru akan menentukan sikap.
Hal itu diungkapkan Rizieq Shihab seusai memberikan ceramah dalam acara Haul KH Thohir bin Abdul Lathif, di Buaran, Pekalongan, Senin (4/8/2014). Menurut Rizieq, FPI baru memperoleh data dari internet, dan kebenarannya masih patut dipertanyakan. "Saat ini, kami masih kaji dan kumpulkan data mengenai dugaan adanya anggota FPI yang di sana," tekan dia. "Artinya, jika data menunjukkan mereka berbuat salah, ya harus disalahkan. Akan tetapi, jika hanya rekayasa, tentunya tidak boleh disebarluaskan karena menjurus ke fitnah," kata dia lagi. sumber : Rizieq Shihab Tidak Secara Tegas Membantah Dukungan kepada ISIS.
Jika selama masa kampanye pilpres ini demikian maraknya dukungan massa Islam, dimana mayoritas mereka adalah ormas dengan predikat mirip dengan pendukung pendirian negara khilafah dan mendukung penegakan sistem syariah di Indonesia, dan mereka arahkan dukungan itu kepada capres yang diusung oleh Ijtima Ulama GNPF, sesungguhnya pemerintah bisa lebih jeli membidik mereka sebagai disinyalir melakukan gerakan makar.
Barangkali dengan menginisiasi kecurigaan Badan Pengawas Pemilu, yang tersiar kabar tengah bekerjasama dengan pihak kepolisian, guna menelisik adanya kandungan kampanye dalam peristiwa pengarahan massa di monas, tanggal 2 Desember lalu.
Dan dengan dilakukannya penyelidikan tersebut bisa saja aparat kepolisian juga menelisik adanya agenda lain dalam peristiwa tersebut. Karena kalaupun mereka membantah melakukan kampanye, tentu mereka harus memberikan deskripsi tujuan dibalik pengerahan massa tersebut.
Sangat naif jika kita menganggap semua bantahan itu adalah hal yang bisa diterima logika sehat, karena dengan bertebarannya simbol dan bendera sebagai indikasi konsentrasi massa pengusung pendirian khilafiah secara politik, menjadi petunjuk yang cukup tentang adanya konsolidasi massa berorientasi politik.
Boleh saja mereka hanya mengakui melakukan silaturahmi, namun mengingat momentumnya terlalu kebetulan dengan agenda Pemilu, sehingga tampak dipaksakan memanfaatkan momentum itu untuk penggalangan dukungan.
Lebih-lebih karena kita sudah mengesahkan undang-undang ormas yang telah menyatakan Hizbut Tahrir sebagai organisasi terlarang, sementara simbol organisasi tersebut tetap bebas berkeliaran di ranah publik, selayaknya pemerintah melakukan pendekatan secara hukum.
Bukankah kita juga melakukan pendekatan yang sama jika terjadi pengibaran bendera separatis di wilayah negara kita ? Jadi hal yang sama perlu juga dilakukan terhadap pengibaran bendera Hizbut Tahrir, sebagai organisasi yang memiliki militansi yang serupa dengan FPI.
Bahkan banyak pihak yang menyamakan FPI dengan ormas terlarang tersebut, jadi sesungguhnya dua organisasi massa ini bisa dikatakan memiliki bentuk yang sama dan sebangun sebagai ditengarai mendukung pemberlakuan negara berazaskan syariah. Lihat : FPI dan HTI Memiliki Kesamaan Identik
Comments
Post a Comment