Jika oposisi bertanya, kenapa mereka takut ganti Presiden ? Bisakah kita balik pertanyaannya, kenapa ngotot amat ingin ganti Presiden ? Jawabannya ternyata sangat patriotik, yakni ingin mengembalikan kedaulatan bangsa Indonesia.
Apakah ada yang merasa alasan itu tidak nasionalis ? Bahkan jika diucapkan 73 tahun lalu, pasti kalimat itu terdengar di setiap sudut kampung. Bahwa kita hanya punya satu pilihan, berdaulat atau mati, kira-kira seperti itulah kalimat pengganti dari alasan sang capres.
Persoalannya, kalimat jawaban itu bukan saja jauh api dari panggang, bahkan tak ada hubungan sama sekali dengan cara berpikir orang normal. Dikatakan tidak normal, karena tidak mudah memahami keinginannya mengembalikan kedaulatan bangsa, sementara faktanya kita memang sudah berdaulat.
Semua warga negara berada dalam naungan pemerintah yang dipilih secara demokratis, bukan karena mereka kalah pada kesempatan pilpres lima tahun lalu, kemudian dikatakan bangsa ini tidak berdaulat. Tetap saja kedaulatan ada di tangan rakyat, terbukti dengan kekuasaan mereka menentukan Presiden tanpa campur tangan kekuatan asing.
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menggelar ramah-tamah bersama ratusan anak muda yang tergabung dalam Gerakan Milenial Indonesia (GMI) di Hambalang, Bogor, kemarin. Di hadapan GMI, Ketum Partai Gerindra itu menyampaikan alasannya kembali maju dalam pilpres.
Prabowo menegaskan keinginannya maju dalam Pilpres 2019 bukan lantaran ingin berkuasa di Indonesia. Dia mengaku ingin mengembalikan kedaulatan bangsa di segala sektor.
’Yang diperjuangkan di 2019 adalah untuk merebut kembali kedaulatan bangsa Indonesia. Merebut kembali masa depan kalian, anak-anak kalian, dan cucu-cucu kalian," ujar Prabowo Subianto dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/12/2018). sumber : Narasi Prabowo Secara Tak Langsung Sebut Indonesia Tak Berdaulat.
Sepertinya audiens yang relatif berwawasan luaspun sedang diajak berpikir kerdil, dengan mengatakan ingin mengembalikan kedaulatan bangsa, seakan-akan pendengar bersepakat dengannya, bahwa merekapun berpikir kedaulatan akan berlaku, jika kekuasaan berhasil diambilnya.
Sekarang mari kita bahas tentang bagaimana sebuah pemerintahan berdaulat berupaya menjalankan mandat kekuasaannya. Kalau Prabowo mampu secara jeli mencermati langkah-langkah pemerintah. Itupun jika dia melihat dengan hati bersih, maka tentu akan mampu membedakan situasi lima tahun lalu dengan keadaan terakhir, apakah sehari lalu atau mungkin seminggu lalu.
Minimal dilihat atau didengar dari berita, pasti akan bisa membedakan kondisi yang menggambarkan kemajuan hari demi hari. Karena rakyat yang tidak banyak menunggu laporan dari belakang, sebenarnya mudah melihat perkembangan dari hari ke hari tentang kemajuan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
Tidak seperti Prabowo yang harus menunggu laporan staff, baru kemudian mendapatkan update situasi terakhir, dan repotnya mudah diduga laporan yang diterimanya banyak mengandung fakta yang bias, tidak akurat atau bahkan menyesatkan.
Terlalu sering beropini memang sangat berbahaya, bahkan kita menjadi berprasangka sangat jauh, bahwa jangan-jangan para politisi yang berada di belakang Prabowo, barangkali karena posisinya yang tidak sama dengan pemerintah, semua hal tentang pemerintah yang berbau positif akan dianggapnya pencitraan. Pengertian itulah barangkali yang dimaksud dengan belum berdaulat, karena tak kuasa menyebut perannya dalam kiprah pemerintah.
Jika dikatakan bangsa kita harus mendapatkan kembali kedaulatannya, bolehkah diartikan kita belum mampu menentukan arah kebijakan sendiri untuk mensejahterakan rakyat ? Jika demikian, bagaiman kita menilai perjuangan pemerintah untuk proses divestasi pada perusahaan tambang Freeport misalnya, yang telah memasuki tahap Head Of Agreement. Jika selama ini, untuk sekedar meningkatkan proporsi pemerintah saja dalam perjanjian kontrak karya, seperti perjuangan menembus karang, karena begitu beratnya.
Atau jika Prabowo menganggap kita tidak berdaulat untuk menetapkan kebijakan pembangunan, apakah ada yang dilewatkan ketika pemerintah berhasil membangun sekian ruas jalan tol, infrastruktur pertanian atau transportasi laut, sehingga semua itu tidak bisa dianggap sebagai refleksi kedaulatan kita ?
Maka sampai pada tahap ini tampaknya banyak hal yang harus disampaikan kepada calon Presiden yang satu ini. Barangkali arti kedaulatan baginya memiliki perspektif berbeda dibanding orang kebanyakan.
Lebih jauh lagi jika dibahas, kenapa takut ganti Presiden ? Karena memang kita sedang berhadapan dengan salah satu calon Presiden yang tingkat kerumitannya bukan pada tataran memahami visi dan misi yang ingin ditawarkan. Publik sejauh ini bahkan seperti serba menerka, bahkan hanya untuk mengerti arti kedaulatan, kita harus menyelami kembali definisi yang sudah final. Bahwa kita ini berada di alam kemerdekaan, dan bukan alam yang tidak berdaulat, seperti yang digambarkan Prabowo. Lihat : Kedaulatan Bagi Prabowo Identik dengan Kekuasaan
Comments
Post a Comment