Jawaban kubu Prabowo-Sandi atas tuduhan Reuni 212 bermuatan politik, seperti membasahi daun talas, karena memang tak mungkin menghilangkan citra mereka dalam kegiatan di lapangan monas tersebut.
Tuduhan balik yang diucapkannya bahwa hanya mereka yang tidak suka umat Islam bersatu yang mengatakan itu, juga menjadi petunjuk awal, para politisi sedang bersih-bersih diri dari jejaknya, karena secara kasat mata para penggagas aksi 212 telah menggiring massa sebagai alat unjuk kekuatan politik.
Banyak bukti yang mereka tinggalkan, diantaranya adalah diperdengarkannya pidato imam FPI yang sedang dalam pengasingan, beserta sejumlah pembicara yang temanya tak satupun membahas dakwah Islam, melainkan ajakan mendukung capres nomor urut 2.
Lalu kenapa mereka seperti tidak rela dikatakan telah melakukan politisasi Islam ? Sementara nuansanya sangat membekas dan bisa dilacak bahkan hingga ke daerah asal para peserta. Para politisi yang menggalang massa di setiap kota asal peserta, terekam dalam percakapan di medsos, sekaligus sebagai penyandang dana, meskipun peserta tetap mengaku berangkat secara mandiri.
Sejumlah pihak mengkritik jalannya Reuni 212 yang digelar di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (2/12/2018). Para pengkritik menilai acara ini bermuatan politis dan tak murni atas prakarsa umat Islam.
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, menilai kritik terhadap Reuni 212 tersebut tak berdasar. Menurutnya, kritik terhadap acara yang dihadiri peserta dari penjuru Tanah Air itu adalah bentuk ketakutan terhadap kebangkitan Umat Islam.
Reuni 212 kemarin itu penuh semangat persatuan, kerukunan dan persaudaraan. Acara berlangsung tertib dan damai. Hanya pengkritik Reuni 212 yang tak suka Umat Islam bersatu," kata Andre dalam keterangan terrulis, Senin (3/12/2018). sumber : Kubu Prabowo Klaim Islam Bersatu Mendukung Capresnya.
Hanya karena rambu-rambu kampanye yang terkesan abu-abu, yang membuat semua jejak itu tidak mudah dijadikan alat bukti. Kalaupun Bawaslu sudah mengantungi sejumlah kesaksian, namun tiba saatnya meminta klarifikasi, tentu pihak terduga akan mati-matian membantahnya.
Klaim politisi Gerindra bahwa yang menyebut ada agenda politik dalam Reuni tersebut sebagai tidak suka dengan bersatunya umat Islam, juga mudah dimentahkan. Atas dasar apa mereka katakan umat Islam bersatu, ketika justru mereka membuatnya terpecah menjadi berkubu-kubu ?
Dengan adanya deklarasi dukungan GNPF Ulama kepada salah satu capres, sudah menunjukkan ada upaya politisasi Islam, dan lebih jauh membuat umat Islam terpecah dalam kelompok pendukung capres tertentu.
Upaya politisi kubu koalisi Adil Makmur seperti telah menarik garis pemisah antara umat pendukung mereka dengan lawannya, dan hal itu ditegaskan dengan cara menggalang acara seperti Reuni 212 tersebut. Dengan hanya mengajak capres yang didukungnya turut bergabung, semakin membuktikan pula tujuan sebenarnya agenda reuni.
Sejatinya yang membuat kubu oposisi berkeras mencukupkan Jokowi hanya satu periode, disebabkan langkah drastisnya membersihkan unsur-unsur yang membuat Indonesia sulit beranjak lebih baik secara ekonomi. Mereka yang merasa hajat ekonominya diganggu oleh pemerintah, tentu sangat antusias mendukung pihak manapun yang ingin maju sebagai penantang.
Beberapa contoh upaya berani pemerintah tersebut, termasuk dibubarkannya anak perusahaan Pertamina, Petral Ltd, karena terbukti merupakan sarang mafia Migas. Berdasarkan temuan lembaga auditor Kordha Mentha, jaringan mafia minyak dan gas (migas) menguasai kontrak suplai minyak senilai US$ 18 miliar atau sekitar Rp 250 triliun selama tiga tahun, sumber : Petral Merupakan Sarang Mafia Migas.
Resiko Jokowi tentu tidak kecil ketika memutuskan memberangus mafia migas tersebut, ada sosok orang kuat di sana yang sumber rejekinya dihilangkan, dan pasti akan berusaha sekuat tenaga membalas siapapun yang membuatnya kehilangan pundi-pundi uangnya.
Sama kasusnya dengan harga BBM di tanah Papua yang sangat timpang dengan kondisi di pulau Jawa. Jokowi cukup geram dengan ketidakadilan tersebut. Dan dalam kasus inipun pasti ada tangan-tangan tak terlihat yang diuntungkan. Sekali lagi Jokowi pun memutuskan menugaskan Pertamina memasok BBM ke pedalaman Papua, sehingga harganya bisa dipangkas menjadi seragam di seluruh wilayah Indonesia. Lihat : Umat Islam Dibenturkan Kepada Pemerintah, Strategi Licik Reuni 212
Comments
Post a Comment