Entah karena merasa sebagai seorang yang non partisan, jika dia menempatkan dirinya seperti itu, atau karena alasan lain, Fahri Hamzah kali ini bersuara keras kepada kawannya sendiri, Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
Barangkali dia ikut jengah dengan bolak-baliknya urusan siapa yang paling pantas didapuk sebagai pengganti Sandiaga di kursi Wagub DKI. Karena urusannya sangat kental dengan gula, jika dianalogikan bahwa kekuasaan bagi manusia sebagai gula bagi semut, maka akan selalu menjadi urusan panjang dan berliku.
Spirit mereka dalam perebutan kursi Wagub, secara kasat memang semata-mata merupakan ajang perebutan rejeki yang sangat menggiurkan, namun yang tampaknya luput dari perhitungan mereka, adalah kompetensi juga perlu mereka pertimbangkan dengan matang. Ingat masa kerja pejabat di situ masih cukup panjang, jadi kalau kurang jeli menetapkan siapa pendamping Gubernur, urusannya bisa serba hancur.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Ketum Gerindra Prabowo Subianto mundur dari urusan Wagub DKI Jakarta. Fahri mengatakan soal wagub pengganti Sandiaga Uno cukup diurus Gerindra dan DPRD DKI.
"Wagub itu kan tergantung DPRD ya, partai hanya mencalonkan. Simulasinya kan di DPRD mana yang akan diterima mana yang tidak, itu kan tergantung DPRD. Kita lihat aja dinamikanya itu," kata Fahri kepada wartawan setelah menghadiri Deklarasi Ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Aceh di Banda Aceh, Kamis (1/11/2018). sumber : Fahri Hamzah Mulai Keras Kepada Kawannya.
Sangat disesalkan kalau menetapkan seseorang hanya berdasarkan kedekatan dengan pusat kekuasaan, sementara nasib rakyat menjadi pertaruhan di antara perebutan tersebut. Bahkan kalau mereka gagal menyepakati keputusan saat ini dengan mulus, akan muncul dampak ikutannya. Dampak mana bisa berpotensi semakin menjurus kepada perpecahan di antara sesama partai satu kubu, seperti telah ditunjukkan dengan ancam-mengancam dari pihak PKS DKI.
Jika mereka benar-benar melihat secara objektif, demi kemaslahatan rakyat DKI, dan dengan cermat serta mempertimbangkan sisi profesionalisme, justru kesempatan untuk menempatan seorang profesional sebagai pendamping Gubernur sekaranglah saat yang paling tepat.
Para pemegang otoritas dalam mengambil keputusan diharapkan dapat berhitung dengan matang, dan semata-mata demi menyelamatkan rakyat dan warga DKI, yang selama masa jabatan Gubernur baru ini tampak terseok-seok.
Kalau mereka menyelami betapa krusialnya keputusan yang akan diambil, maka satu-satunya cara menetapkan pengganti Sandiaga, adalah dipilih diantara profesional, dan bukan semata-mata atas pertimbangan politik.
Disadari atau tidak, keputusan politik juga harus melihat kepentingan dalam jangka panjang, jadi sebaiknya kesampingkan nafsu untuk segera mendapatkan kekuasaan, jika mereka memiliki tujuan mulia menyelamatkan harkat mereka di mata publik DKI.
Sejatinya, Ketum Gerindra, yang pasti akan sangat dihargai oleh seluruh kadernya, serta petinggi PKS, perlu mendudukkan persoalan seperti ini sesuai proporsinya.
Krisis yang dialami oleh Pemda DKI dibawah Gubenur Anies Baswedan, sangat mungkin terletak pada tingkat kapabilitas seorang pemimpin. Jika Anies dipasangkan dengan sosok yang memiliki kapabilitas tinggi untuk mewarnai seluruh kebijakan di tingkat DKI, akan sangat berarti bagi partai, termasuk koalisinya, bahkan sangat mungkin menjadi titik balik dalam kancah perpotlitikan nasional, yang kecenderungannya posisi kubu mereka sedang relatif menurun.
Namun masyarakat luas, sayangnya sangat pesimis dengan itikad baik para politisi pemenang pilgub DKI. Dengan haqqul yakin, kita bisa menganggap mereka yang terlanjur sangat bernafsu memperebutkan kue yang bernama kursi Wagub DKI, tidak lagi melihat apakah mereka memiliki kapabilitas cukup atau kemampuan mumpuni untuk mengurus sekian juta warga dan sekian Triliun anggaran daerah.
Yang menjadi kegelisahan para politisi itu justru sangat manusiawi, bahkan boleh dikatakan sangat beraroma nafsu kemaruk. Demikianlah sejatinya yang menjadi sasaran puncak dari karir para politisi, yakni mendapatkan kekuasaan dan rejeki sebanyak mungkin.
Mereka pasti akan merasa sangat rugi kalau incaran setiap punggawa partai, apalagi yang sudah sangat dekat di depan mata, jika belum-belum di tingkat DPP diputuskan untuk diserahkan kepada pihak eksternal partai, semata-mata karena kepentingan profesionalitas, adalah kerugian besar bagi mereka.
Bagi mereka tak ada urusan dengan profesionalitas, kekuasaan adalah kekuasaan. Jika dukungan sudah di tangan, yang menjadi poin berikutnya adalah mencomot para profesional untuk mengeksekusi setiap kebijakan yang ingin diambil, selesailah semua urusan. Kira-kira sesederhana itulah pertimbangan seorang politisi.
Sangat jauh dengan pertimbangan manajemen publik, dan untuk urusan kepentingan hajat hidup masyarakat luas, kapabilitas seorang pejabat harus dengan cermat benar dihitung dari hulu hingga hilir. Termasuk diantaranya pertimbangan psikologis, karena bagaimanapun masyarakat DKI akan selalu membandingkan calon pejabatnya dengan para pendahulunya, yang mereka nilai memiliki kecakapan tinggi. Lihat : Rebutan DKI-2, Gerindra-PKS Saling Klaim Hak.
Comments
Post a Comment