Kalau kubu capres penantang disibukkan dengan ide membuat puisi, sebagai sindiran kepada capres petahana, maka Presiden Jokowi seolah abai dengan semua manuver politis itu. Presiden tetap sibuk dengan kegiatan menyejahterakan rakyat.
Dalam kunjungannya di Bandung Presiden membagikan SK Perhutanan Sosial kepada 2.252 keluarga petani di Jawa Barat, yang menggarap lahan hutan pertanian seluas 8.617 hektar.
Sambutan para petani penggarap tentu saja mereka antusias, hingga Menko Perekonomian mengajak mereka mengucapkan koor ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada para petani di Jawa Barat (Jabar). Bagaimana kesan petani dilegalkan mengelola hutan sosial?
Acara penyerahan digelar di Taman Hutan Rakyat Juanda, Dago, Kota Bandung, Minggu (11/11/2018). Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta petani untuk mengucapkan terima kasih kepada Jokowi.2018).
Darmin mengatakan, SK yang diserahkan itu bisa menjadi dasar hukum bagi para petani yang hendak mengelola hutan sosial untuk pertanian. Untuk itu Darmin menilai tidak ada salahnya para petani Jabar mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. "Mari ucapkan terima kasih ke Pak Jokowi," kata Darmin. "Terimakasih Pak Jokowi," ujar para petani bersama-sama. sumber : Petani Tak Waswas Garap Perhutanan Sosial.
Dengan berita terbaru ini, diyakini akan menimbulkan pro kontra, terutama bagi capres penantang. Dipastikan pula mereka akan gelisah dan bersuara keras, karena kedekatan peristiwa itu dengan saat pemilihan Presiden tahun depan.
Namun demikian, yang menjadi poin bagi masyarakat dan pemerintah adalah semakin terjaminnya petani penggarap melakukan aktifitas di lahan milik negara. Mereka selama ini tentu selalu dihantui kekhawatiran yang tidak kecil.
Para petani penggarap di satu sisi sangat berkepentingan menggarap lahan hutan, namun di sisi lain tentu harus mempertimbangkan segi-segi perlindungan hutan, karena undang-undang tentang hutan juga perlu mereka taati.
Sangat mungkin keputusan pemerintah untuk memberikan jaminan kepada para petani ini, akan menumbuhkan semangat baru bagi mereka, sehingga karena rasa bimbang dan gamang yang selama ini mereka rasakan, berdampak kepada tidak penuhnya rasa turut memiliki kepada lahan yang digarapnya.
Meskipun para petani diberi hak untuk menggarap hutan milik negara, mereka juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mempertahankan kualitas hutan lestari. Keuntungan timbal balik yang terjadi antara petani dengan negara, semoga akan lebih menghidupkan harmoni di antara kedua belah pihak.
Dapat kita bayangkan, banyak kasus perselisihan antara petani penggarap yang secara tidak legal menjadi penggarap hutan milik negara, gara-gara mereka luput dari memperhatikan pelestarian hutan, dan lebih parah lagi jika justru mereka menjadi perusak hutan garapannya sendiri.
Maka dengan Surat yang diterbitkan oleh pemerintah, disamping menjadi jaminan legalitas petani, juga mengandung kewajiban bagi mereka agar berperan sebagai pemegang kendali pengelolaan hutan, atas nama negara.
Bukankah selama ini negara selalu menghadapi dilema ketika berhadapan dengan para petani penggarap, yang banyak merambah hutan milik negara ? Dan tidak mungkin pula aparat negara menjaga dan mengelola hutan yang begitu luas dari garapan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sebagai bukti administratif, SK tentang Perhutanan Sosial menjadi juga dapat digunakan sebagai bukti terjalinnya kemitraan. Strategi pengelolaan hutan dengan skema kemitraan, dapat dipastikan merupakan andalan bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, sekaligus memberi tanggungjawab kepada mereka untuk menjamin kelestarian hutan. Lihat : Jokowi Bagikan SK Perhutanan Sosial
Comments
Post a Comment