Perbandingan Rekam Jejak Para Capres

Joko Widodo, Presiden Indonesia ke tujuh, yang menjabat sejak tahun 2014, sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI dimana menapak karir politiknyaa dimulai sebagai Wali Kota Solo dengan sejumlah pencapaian gemilang.

Bahkan sebagai Gubernur DKI dijalaninya tidak sampai dua tahun, karena dia menjabat selama kurang dua tahun, sudah diberi mandat untuk menjalankan kontestasi pilpres pada tahun 2014.

Prestasi seseorang terekam secara digital, dan tidak akan lekang oleh waktu. Dengan fakta serupa itu, lebih-lebih prestasinya tidak hanya diketahui oleh orang tertentu, masyarakat tertentu, melainkan semua orang yang melihat langsung, membaca berita serta menyaksikan tayangan dalam berbagai media.

Meskipun banyak pihak yang bernafsu menegasikan, menafikkan bahkan melecehkan, seolah-olah prestasi tersebut bukan hanya bisa dicapai oleh seorang Jokowi, siapa pun Presidennya, tentu akan mengalami dan mendapati pencapaian yang sama.

Apakah klaim seperti itu bisa dipertanggungjawabkan ? Karena faktanya, berpuluh-puluh tahun pembangunan infrastruktur dilakukan oleh beberapa Kepala Negara, pencapaian tertinggi hanya dialami di masa Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, apakah kenyataan demikian tidak cukup membuktikan, hanya Jokowi dan JK saja yang mampu mencapai prestasi setinggi itu, dan bukan Presiden sebelumnya ?

Jangan pula, karena para pengritik itu berada di kubu berbeda, kemudian menjadi alasan tidak berguna melakukan pembangunan infrastruktur yang demikian massif, mengingat saat ini belum waktunya melakukan semua itu. Bahkan banyak yang menuding semua pembangunan itu dilakukan sebagai pencitraan semata.

Jika mereka mengatakan seperti itu, pemerintah sesungguhnya berkaca kepada bukti statistik. Bagaimana negara China dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang jauh lebih jor-joran dibanding Indonesia, kemudian dampaknya terbukti, bahwa mereka mengalami kemajuan ekonomi sebagai dampak positif dari pembangunan infrastruktur tersebut.

Pertumbuhan pembangunan infrastruktur China bahkan berlipat-lipat dibandingkan di negara-negara Eropa dan Amerika Utara, sementara negara barat tersebut sebenarnya memiliki kemampuan finansial yang sangat kuat pula.

Hal itulah yang menjadikan pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi-JK mengambil keputusan berani, semata-mata untuk menjamin keberlangsungan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Justru dengan demikian massifnya penggelaran infrastruktur pada periode pertama masa bakti Jokowi, perlu mendapatkan kesinambungan dengan harapan terjaganya kontinuitas kepemimpinan, agar semua kebijakan yang telah diinisiasi pada awal pengabdiannya, dapat dilanjutkan dengan sebaik-baiknya pada periode ke dua nanti.

Lalu bagaimana masyarakat harus diyakinkan, bahwa dengan mempercayakan kepemimpinan kepada Jokowi kembali, yang kali ini akan menggandeng KH Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya, kita berharap pertumbuhan ekonomi dapat lebih terjaga, serta pembangunan infrastruktur sebagai penyangga pertumbuhan tersebut dapat terus dituntaskan.

Adapun ketika Jokowi tidak berhasil menarik kepercayaan masyarakat untuk menjalani kepemimpinan ke dua kalinya, hal-hal inilah yang harus diwaspadai oleh calon pemilih.

Hal-hal di dalam tayangan ini bukanlah berita mengada-ada, melainkan sejarahlah yang mencatatnya. Tidak ada rekayasa dalam tayangan faktual ini, melainkan seluruh isinya menggambarkan keadaan sesungguhnya berdasarkan saksi hidup yang sangat kapabel, bertanggungjawab dan memiliki integritas tinggi sebagai mantan atasan capres no. Urut 2 ketika masih aktif di militer.

Jangan sebut bahwa berita di bawah ini tidak membuktikan apapun tentang sejarah kelam seorang Prabowo Subianto, meskipun di dalam proses hukumnya tidak berhasil secara transparan bahwa Prabowo harus bertanggungjawab dalam kasus pelanggaran HAM, namun rekam jejak penanganan kasus ini masih sangat kasat mata tentang siapa yang secara moral harus menanggung beban sejarah.

Dalam kapasitas sebagai Komandan Jendral Kopassus, Prabowo Subianto, meskipun jika yang bersangkutan, menurut pengakuannya tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa kasus pelanggaran HAM pada saat menjelang berakhirnya pemerintahan Orde Baru, namun secara moral tetap harus menanggung kesalahan yang sama beratnya dengan pelaku langsung, karena mereka adalah anggota Kopassus yang menjadi anak binaannya.

Kita tidak mungkin menghapus rekam jejak yang terlanjur dicatat oleh sejarah. Maka sebagai bahan pembelajaran, publik pun berhak tahu tentang situasi di masa lalu yang menjadi saksi atas catatan calon pemimpin bangsanya.

Meskipun tidak boleh dikatakan sebagai cacat sejarah, Prabowo Subianto minimal mengetahui sejarah kelam para mantan anak buahnya yang terlibat penculikan para aktifis kemanusiaan. Dan sebagian para korban pun beberapa diantaranya, masih memungkinkan dimintakan keterangan. Bahkan seorang mantan investigator, yakni Hermawan Sulistyo pernah mengatakan di media, dia tidak dalam kapasitas mempengaruhi calon pemilih dalam pilpres tahun 2019. Tapi secara pribadi dia harus menyampaikan pesan moral, bahwa dia tidak menghendaki seorang Presiden Indonesia yang ditengarai terlibat dalam pelanggaran berat HAM.

Kejadian dan penjelasan dari para saksi sejarah inilah yang sangat memberatkan langkah Prabowo meraih cita-citanya menjadi Presiden Indonesia.

Kalaupun publik kemudian tetap memberi kepercayaan kepadanya, upaya para pemberi fakta tentu sudah sedapat mungkin memberikan pembekalan. Soal pilihan publik tentu masalah berbeda, silakan mencerna dan merenungkan, sebagai warga negara merdeka dan memiliki hak pilih, para calon pemilih setidaknya secara dewasa bisa menimbang untung dan ruginya memilih seorang calon pemimpin dengan segala konsekwensinya.