Ribut di tanah air sebagai respon diperkarakannya Rizieq Shihab yang menjadi terduga kasus pemasangan bendera organisasi terlarang, ujung-ujungnya pemerintah juga yang dituding berada dibaliknya.
Bahkan tendensinya kian mengerucut ke Badan Inteligen Negara (BIN). Namun belum-belum Komisi I DPR tidak meyakini tudingan pihak Rizieq. Karena pernyataan yang menunjuk hidung sebuah lembaga negara, terasa menjadi cukup serius.
Barangkali dugaan pihak Rizieq berangkat dari indikasi yang siapapun bisa mengalaminya, misalnya karena yang bersangkutan memiliki banyak pembenci, atau yang bertentangan secara politik, bisa saja melakukan penyamaran seolah-olah seorang intel.
Jika anggota BIN yang melakukan tindakan serupa itu, justru kita meragukan profesionalitasnya, karena tampak terlalu vulgar serta sangat amatiran. Bayangkan saja kejadian pemasangan bendera itu diawali dengan hilangnya kamera CCTV, maka dugaan adanya pihak lain yang memasang bendera secara diam-diam menjadi sangat beralasan.
Kuasa hukum FPI Munarman menyebut soal anggota lapangan 'Pejaten' terkait kecurigaan Habib Rizieq Syihab tentang adanya operasi intelijen Indonesia di Saudi. Pimpinan Komisi I DPR meragukan kecurigaan itu tapi meminta pemerintah memberikan penjelasan.
Komisi I DPR, yang membidangi luar negeri dan intelijen, meyakini tak ada skenario pemerintah dalam pemeriksaan Rizieq. "Saya tidak yakin ini skenario pemerintah, maka pemerintah harus meluruskan agar masyarakat tidak berspekulasi terlalu jauh," kata Wakil Ketua Komisi I F-Golkar, Satya Widya Yudha, kepada wartawan, Kamis (8/11/2018). sumber : DPR Tak Yakin Tudingan Rizieq kepada BIN.
Namun untuk mengklarifikasinya, apakah benar yang melakukan kegiatan di sana adalah aparat intel, juga akan sulit dilakukan. Tidak sewajarnya kalau pihak BIN akan memberikan keterangan resmi kepada DPR, dan rasanya terlalu janggal jika DPR meminta pernyataan dari pemerintah.
Sebelum kita mendengar pernyataan pun, dapat dipastikan pihak Kemenlu akan membantah keterlibatannya, lebih-lebih karena kejadian itu di tempat yang berpotensi memperburuk hubungan antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi.
Hal yang pantas dilakukan adalah mempercayakan sepenuhnya kepada otoritas keamanan Arab Saudi, yang dapat diyakini telah mengantongi petunjuk yang diperlukan. Adapun tudingan Rizieq terhadap pihak inteligen, sepanjang dia tidak memegang bukti otentik, harus disikapi sebagai upaya mengkambinghitamkan pihak lain.
Faktnaya dia telah dimintakan keterangan, soal siapa dan bagaimana runutan kejadian pemasangan bendera itu, harus dibuktikan secara hukum. Kediaman Rizieq sebagai tempat pemasangan bendera pun, menjadi salah satu indikasi adanya tindakan melanggar hukum setempat.
Saatnya pihak keamanan Arab mencari pembuktian terbalik, misalnya memastikan bahwa CCTV yang diakui sebagai hilang itu, apakah benar hilang ? Atau apakah bantahan Rizieq soal pemasangan bendera sendiri layak dipercaya ?
Sangat banyak cara yang bisa digunakan untuk mencari tahu kejadian yang sebenarnya, termasuk seberapa besar kemungkinan yang bersangkutan menguasai bendera itu sebelum terpasang. Tentu dengan teknologi pelacakan sidik jari, hal itu mudah dilakukan.
Mengidentifikasi umur sidik jari yang ditemukan di sebuah benda juga dengan cara tertentu dapat diprediksi, bahkan sampai kepada asal-usul bendera itu sebelum dipasang di dinding rumah HRS.
Jika hanya mengandalkan tuduhan dan dugaan yang tidak disertai fakta hukum, akan banyak spekulasi soal skenario pemerintahlah, atau dugaan keterlibatan pihak asing dan seabrek analisis liar lainnya.
Kalau dugaan Rizieq terhadap BIN sebagai pelaku fitnah, rasanya tendensi itu terlalu sumir dan mengada-ada. Dalam rangka memojokkan seorang Rizieq Shihab, yang untuk mengupayakan pulang ke tanah air saja cukup memerlukan bantuan seorang capres. Kira-kira pertimbangan apa sehingga BIN harus mendiskreditkan seorang Rizieq di tempat pengungsiannya ?
Sangat logis jika Komisi I DPR tidak meyakini tudingan pihak HRS, namun bukan dengan meminta keterangan Kemenlu untuk mengetahui duduk perkaranya. Keterangan dari Kemenlu hanya diperlukan sebatas informasi yang bisa diberikan oleh pihak Kedutaan kita di Saudi berkaitan dengan diperkarakannya HRS.
Selebihnya adalah merupakan domainnya pihak keamanan Arab dan lembaga serupa, yang pasti memiliki kapasitas cukup untuk memastikan siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini.
Upaya yang menjadi kewenangan pihak Indonesia rasanya hanya terbatas kepada perlindungan seorang WNI, yang kebetulan kali ini menimpa seorang Imam FPI.
Adapun jika persoalannya telah tuntas di wilayah teritorial Saudi, bisa saja sanksi hukumnya adalah deportasi ke negara asal Rizieq. Adakah ini sebagai trik dan strategi untuk memperlancar kepulangan sang Imam ? Siapa Tahu. Lihat : Rizieq Shihab Dengan Mekah dan Bendera ISIS
Comments
Post a Comment