Kelompok Advokat yang satu ini barangkali memiliki tendensi tertentu, sehingga mereka berani mengadukan satu kebijakan pemerintah, seolah-olah kebijakan itu menguntungkan satu pihak dalam kontestasi pilpres.
Keputusan menggratiskan jembatan layang Suramadu, yang bahkan telah mendapat persetujuan DPR, di luar pemahaman para pengadu, harusnya dianggap final, tidak lagi menjadi bahan baku kegaduhan politik.
Adapun wacana yang kini seolah-olah baru diketahui oleh calon penantang dalam pilpres, kita harus memahaminya sebatas psi-war, toh mayoritas para pendukung calon penantang nota bene juga anggota DPR, yang jika tidak bepura-pura bingung, mereka pasti tahu sejak lama soal kebijakan tersebut.
Forum Advokat Rantau (FARA) melaporkan calon presiden petahana nomor urut 01 Joko Widodo ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lantaran diduga melakukan kampanye terselubung saat menggratiskan tarif Tol Jembatan Suramadu pada Sabtu (27/10). Anggota FARA Rubby Cahyady mengatakan ada dugaan kampanye berkedok penerbitan kebijakan saat Jokowi berada di Jembatan Suramadu.
"Patut diduga hal tersebut adalah pelanggaran kampanye atau kampanye terselubung serta diviralkan oleh media masaa. Terlebih di saat peresmian tersebut banyak yang menunjukkan simbol salam satu jari, yang merupakan citra diri selaku calon presiden," kata Rubby di kantor Bawaslu. sumber : Apakah Bawaslu Akan Anggap Gratisnya Suramadu Sebagai Diluar Kewenangan Presiden ?.
Perlu ditelisik pula, apakah kelompok FARA ini benar-benar murni inisiatif sendiri membawa kasusnya ke Bawaslu, atau bisa jadi dia mendapat masukan dari capres penantang ? Jika mereka benar-benar murni memperkarakannya secara mandiri, kita patut memberi penghargaan, minimal karena keberanian dan kepeduliannya.
Jika hal ini direspon secara proporsional oleh Bawaslu, kita akan tahu duduk persoalannya di mata penyelenggara Pemilu tersebut. Tetapi yang akan menjadi masalah berbeda, jika mereka justru mendapat angin dari pesaing Jokowi. Dengan kata lain, kubu Prabowo menjadikan FARA sebagai pancing yang di belakangnya mereka berdiri sebagai kail.
Bisa jadi FARA pun tidak menyadari bahwa pihaknya sedang menjadi alat politik, terlepas di antara mereka sudah terjalin komunikasi yang cukup intens, dan masing-masing telah menyadari pula konsekwensi atas langkah yang akan dilakukannya.
Justru akan menjadi cukup merepotkan kalau FARA hanya bertindak hanya sebagai mortir, yang karena misinya semata-mata menguji Bawaslu, sementara kubu capres nomor 2 berharap lebih, misalnya dengan dibatalkannya pencalonan Jokowi, resikonya akan berlanjut seperti mudah diperkirakan oleh publik.
Simak saja kasus yang terjadi pada pilkada di Makassar. Satu pihak yang menjadi lawan kontestasi, merasa mereka dicurangi dan berbuntut pengaduan atas dugaan kecurangan kepada peserta petahana. Sementara penyelenggara Pilkada di sana menyikapinya sebagai murni kewenangan pemerintah, yang memenuhi janji program memfasilitasi perangkatnya di bawah. Namun repotnya, aparat hukum yang dilibatkan oleh penantang, justru berpikir berbeda, karena barangkali persfektif sebagai aparat hukum tidak sama dengan cara pandang penyelenggara pilkada.
Kita sangat berharap Bawaslu sesegera mungkin menjawab, apakah pengaduan mereka layak dilanjutkan ke tahap penyelidikan, atau dianggap sebaliknya ? Dan kalaupun pengaduan ini mendapat tanggapan untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya, prosedur proporsional tentu perlu ditempuh oleh penyelenggara pilpres.
Jangan sampai kasus pilkada Makassar terulang di skala nasional seperti pilpres tahun depan. Tetapi jika kita lihat dari kacamata awam, rasanya sangat berlebihan kalau keputusan penggratisan ini justru direspon dengan tendensi politis.
Secara normatif bisa kita pahami, rekam jejak Presiden Jokowi yang selama empat tahun kepemimpinannya kerap menunjukkan keberpihakan kepad masyarakat di wilayah pinggiran, seperti Indonesia Timur dan daerah perbatasan, menjadi indikasi lepasnya urusan politis dengan berbagai kebijakan yang pro rakyat.
Justru sebaliknya, kalau warga Madura merasakan mereka mendapatkan kompensasi yang lebih kecil dibanding masyarakat tertinggal lainnya, sementara mereka merasa kedekatan secara geografis dengan pusat perekonomian, belum didukung dengan kebijakan yang pro kepada mereka. Lebih jauh masyarakat di sana bisa saja merasa tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Lihat : Suramadu, Dinanti Rakyat Madura, Dibenci Lawan Jokowi
Comments
Post a Comment