Presiden mengeluarkan keputusan yang mengejutkan dengan menggratiskan penggunaan jalan layang Suramadu, adakah ini merupakan murni pertimbangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Madura ?
Jika alasannya untuk merangsang mobilitas barang dan orang dari dan ke pulau Madura, jelas bahwa keputusan Presiden ini sangat bersifat strategis. Lebih-lebih jika selama ini, seperti diutarakannya pendapatan dari pungutan tol tersebut tidak signifikan. Artinya jika memperhitungkan keekonomian, dengan membandingkan biaya pembangunan terhadap okupansi infrastruktur, dalam tahap tertentu mengalami defisit, dibanding misalnya diberlakukan sebagai jalan biasa atau non tol.
Untuk mengevaluasi dampaknya, memang perlu menunggu beberapa waktu, tetapi "Saya hitung berapa sih pemasukan tol Suramadu juga tidak banyak dan dibangun dari APBN," papar Presiden. Mengingat belum memberikan hasil yang signifikan bagi perekonomian masyarakat Madura, tahun 2018 ini diputuskan bahwa Jembatan Tol Suramadu berubah nama menjadi jembatan non tol.
Presiden Jokowi memandang, bahwa selama ini keberadaan Jembatan Suramadu belum mampu mengurangi ketimpangan kemiskinan. Berdasarkan angka yang ada, angka kemiskinan di madura cukup tinggi mencapai 4-7 persen dibandingkan dengan masyarakat Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Sementara di Jatim angka kemiskinan di Madura mencapai 16-23 persen. sumber : Kemiskinan Madura Menjadi Pertimbangan Suramadu Gratis.
Anggota Komisi V asal partai Gerindra, Bambang Haryo berujar : "Jika tol Suramadu digratiskan, otomatis semua kendaraan akan melewati tol Suramadu, tentu saja itu mengakibatkan penyeberangan melalui kapal ferry akan sepi, perlu diperhatikan dari kapal-kapal ferry yang masih aktif, untuk diberikan subsidi karena imbas dari penggratisan akan membuat kapal ferry merugi," jelasnya. Sumber : Repon Komisi V asal Gerindra Soal Gratisnya Suramadu.
Reaksi legislator ini bisa benar tetapi belum tentu secara keseluruhan. Titik penyeberangan ferry dengan titik Suramadu jaraknya cukup jauh, dan dapat diyakini faktor ini sudah merupakan pertimbangan utama ketika merencanakan pembukaan jembatan tol. Jadi perlakuan terhadap perusahaan pengelola kapal ferry, sebenarnya tidak berdampak banyak mengingat perbedaan biaya perjalanan di antara kedua moda tersebut.
Dengan menghitung penggunaan bahan bakar sepanjang perjalanan saja, dapat dibayangkan perbedaannya, jadi kompensasi BBM yang digunakan kendaraan sepanjang penyeberangan tampaknya luput dari perhitungan legislator tersebut. Lihat : Menimang Positif Gratisnya Suramadu
Comments
Post a Comment