Jika sebagian kalangan di negara sendiri sangat bernafsu mengkritisi penanganan wilayah laut kita, faktanya banyak negara asing yang justru belajar dan penasaran dengan keberhasilan Indonesia memerangi illegal fishing.
Pencurian ikan di perairan sebuah negara tampaknya akan selalu menjadi isu menarik untuk dibahas, mengingat wilayah laut beserta kekayaan di dalamnya, menjadi semakin penting seiring berkejarannya teknologi pengelolaan hasil-hasil laut, yang di waktu sebelumnya belum mencapai tahap kemajuan yang cukup.
Pemberdayaan laut yang di masa pemerintahan Jokowi dianggap sangat strategis, serta mendapatkan prioritas dalam mengoptimalkan pemanfaatannya, menarik perhatian negara asing. Dan tidak kurang dari negara Eropa, juga tertarik belajar dari negara kita.
Louis Pierre Grimaldi atau Pangeran Albert II dari Monako mengakui prestasi Indonesia di bidang kemaritiman. Salah satunya upaya Indonesia sebagai negara kepulauan untuk memerangi illegal fishing alias para maling ikan.
"Konferensi Laut Dunia ini sangat penting bagi Indonesia karena anda merupakan negara maritim, memiliki 17 ribu pulau dan 70 persen di antaranya adalah perairan. Saya rasa memang perlu ada kepemimpinan baik dari negara besar seperti Indonesia ini, untuk menunjukkan arah kepada negara-negara lain mengenai manajemen dan memberikan contoh terbaik untuk penanganan masalah dan melindungi laut," kata Pangeran Albert usai pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Senin (28/10/2018).
"Sangat luar biasa Indonesia mengambil tanggung jawab menjadi tuan rumah bagi konferensi ini. Saya yakin poin penting yang ditonjolkan dalam konferensi ini, mendorong kita untuk lebih memahami dan memberikan perlindungan terbaik bagi laut kita," terangnya. sumber : Pangeran Albert –Monaco Puji Indonesia.
Cukup menarik ketika negara maju melirik Indonesia, karena memang posisinya sebagai negara kepulauan, dimana dikelilingi potensi laut yang demikian melimpah. Di sisi lain tantangannya pun tidak kurang pula. Sangat logis jika keberhasilan kita mengembalikan kedaulatan laut, dijadikan pembelajaran oleh negara dengan profile yang sama.
Sebenarnya yang sangat menguntungkan kita, adalah mayoritas nelayan tradisional yang masih mengelola kekayaan laut kita yang didominasi perikanan secara alami, dan belum tersentuh dengan teknologi maju. Dengan kondisi ini, resiko kerusakan yang diakibatkan oleh teknologi maju, dengan sendirinya masih terbatas pula.
Perlu disadari, keterbatasan teknologi yang diterapkan di negara kita, tidak sepenuhnya menjadi kendala, bahkan mungkin pada tahap tertentu patut disyukuri. Bayangkan saja ketika negara semisal Jepang yang telah memanfaatkan kemajuan teknologi sedemikian rupa, mereka dalam jangka waktu singkat, memobilisasi sumber daya alam mereka untuk mengeruk potensi laut demikian massif, sehingga hampir tidak tersisa dan akhirnya sangat tergantung kepada perairan asing.
Bagaimanapun lingkungan hidup biota laut, secara alami harus tetap diberi hak hidup. Siklus alami yang tidak mungkin kita ubah dengan memanfaatkan teknologi secanggih apapun, karena kodrat yang diberikan oleh alam adalah memiliki batasan. Beda dengan karakter industri yang berbasis manufaktur, industri yang berkaitan dengan hasil laut, tetap harus didominasi oleh pengelolaan secara alami, agar tidak meninggalkan dan mengabaikan ekosistem laut itu sendiri.
Kita sangat beruntung kehadiran pemerintah di bawah Presiden Jokowi, yang meskipun di masa pemerintahan yang lalu seperti abai dengan kekayaan laut kita, dan bahkan cenderung membiarkan wilayah yang amat luas itu dijarah beramai-ramai, tidak luput pula para oknum birokrat turut bermain di dalamnya. Kini penataan pengelolaannya sudah demikian baik, terbukti potensi perikanan kita meningkat, dan bahkan disinyalir negara tetangga mengalami kelangkaan ikan tangkapan, sementara laut kita mengalami kelimpahan ikan tangkapan.
Comments
Post a Comment