Setelah beberapa waktu maraknya masyarakat melakukan demo bela Tauhid, seperti beriringan dengan santernya kembali gerakan yang mendukung ormas HTI kembali menyuarakan agenda mendirikan negara Khilafah.
Namun seiring dengan upaya pemerintah meredam wacana gerakan ormas yang telah juga dilarang di beberapa negara tersebut, mendapat dukungan dari berbagai komponen bangsa. Dan NU menjadi salah satu ormas keagamaan yang paling depan mendukung langkah pemerintah, dan bahkan melalui organisasi kepemudaannya, NU kerap memposisikan dirinya sebagai garda terdepan dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.
Bukan hanya Nahdatul Ulama, Muhamadiyah, Persis serta ormas-ormas lain yang eksistensinya diakui oleh pemerintah, sepakat melawan visi dan misi segelintir golongan yang diprakarsai oleh Hizbut Tahrir, dalam perjuangan mereka mendirikan negara khilafah.
Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, menyoroti adanya sebagian orang yang ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia. Menurutnya, keinginan tersebut salah kaprah dan tidak beralasan. "Tidak ada alasan orang-orang Islam membentuk (negara) Islam," ujarnya saat mengisi kuliah umum 'pelatihan bela negara kepada 1200 dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan' di Auditorium UPN Veteran Yogya, Selasa (30/10/2018).
Ryamizard menjelaskan, Indonesia sudah memiliki Pancasila sebagai ideologi negara. Sementara kandungan Pancasila sudah lengkap, salah satunya mengakomodir urusan agama yang tercermin dalam sila pertama.
"Pancasila sudah lengkap, di sana ada ketuhanan Yang Maha Esa, bermacam-macam (suku) tetapi satu (bangsa). Apa alasannya untuk mendirikan negara khilafah? Kita ini bangsa yang beragama tapi bukan negara agama," tuturnya. sumber : Tak Ada Alasan Dirikan Negara Khilafah di Indonesia.
Hal yang patut selalu diwaspadai, adalah adanya sekelompok masyarakat yang keblinger untuk memaksakan paham, yang sesuai faktanya, mulai dimusuhi di sejumlah kawasan.
Mereka seperti virus yang secara diam-diam menebarkan paham yang tampak manis dari luar, tetapi mematikan jika kita memahami lebih mendalam, bahkan pemuda yang masih awam dalam dunia politik dan pengetahuan agama berusaha mereka pengaruhi dengan berbagai metode.
Patut kita berikan dukungan setinggi-tingginya ketika pemerintah melalui Kemenhan melakukan sosialisasi pentingnya pencegahan dini terhadap infiltrasi dari paham negara Khilafah ini.
Paham yang secara halus memperlihatkan itikad sepintas sebagai menegakkan ajaran agama Islam. Namun dari sisi yang lebih mendalam, kita akan melihat secara jelas, ajaran mereka sesungguhnya adalah ajaran ekstrim yang justru tidak dicontohkan di dalam Islam sendiri.
Pertanyaan besar perlu kita ajukan secara kritis, dari manakah mereka mendapatkan gagasan pendirian negara Khilafah sementara ajaran Rasulullah sendiri tidak memuat satu ayatpun yang menyebutkan pentingnya dan bahkan menyinggung politik kenegaraan sebagaimana mereka propagandakan saat ini ?
Justru yang kita dapati, paham mereka berpotensi merusak tatanan dunia secara keseluruhan. Ketika hubungan antar negara sudah sedemikian mapan dan stabil, dimana satu bangsa dengan bangsa lainnya telah terjalin hubungan timbal balik, baik secara ekonomi, politik dan kebudayaan, sekarang ada paham yang sama sekali asing, dipaksakan hadir dengan segala implikasi negatifnya.
Jika kita cermati, bahwa klasifikasi ancaman negara Khilafah tidak kalah berbahayanya dengan ancaman PKI tahun 1965, bahkan Hizbut Tahrir ini dampaknya terasa lebih luas karena diperkirakan pendukungnya sudah bermetamorfosa dari penganut Islam biasa menjadi radikalis yang semakin loyal kepada agenda pendirian negara Khilafah.
Ibaratnya sedang berpacu dengan waktu, siapa yang lebih dahulu menguasai generasi milenial tentang pemahaman kebangsaan sesuai Pancasila, ataukah pemahaman negara Khilafah, maka merekalah yang kelak berpeluang menggenggam masa depan Indonesia.
Cukup getir memang jika kita bayangkan betapa besarnya pengaruh infiltrasi radikalisme di kalangan anak-anak muda sekarang. Generasi di atasnya seperti kecolongan dalam waktu yang cukup lama. Tak mengherankan jika pemerintah harus melakukan gerakan darurat, karena indikasi mereka telah berhasil merebut sebagian hati generasi muda kita, cukup kuat dan cukup memprihatinkan.
Gerakan deradikalisasi para mantan penganut aliran radikal tampaknya harus ditangani lebih terstruktur, melembaga serta melibatkan semua kalangan masyarakat. Jangan sampai semuanya menjadi terlanjur tidak terkendali, HTI menjadi ancaman yang semakin kuat, manakala mereka mengubah strateginya, dari semula semi formal menjadi gerakan bawah tanah yang sulit dilacak oleh aparat inteligen pemerintah atau kepolisian. Lihat : Hizbut Tahrir Semakin Berbahaya
Comments
Post a Comment