
Ibarat sebuah algoritma proses, tidak ada kondisi yang memenuhi syarat, jika syarat yang ditetapkan adalah Jangan katakan pemerintah benar. Maka ketika sebuah algoritma proses, menerima masukan yang tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan, proses berikutnya akan diarahkan untuk didaur, atau dikembalikan sebagai masukan baru.
Jika Pemerintah melakukan langkah yang tidak sesuai dengan persepsi mereka, karena telah memenuhi kondisi yang disyaratkan, dengan sendirinya layak untuk di-blow up sedemikian rupa. Bahkan untuk isu yang tidak pernah diklarifikasi kebenarannya pun bagi mereka sudah cukup ideal dijadikan bahan baku pesan kampanye.
Maka muncullah tagar dibohongi, Presiden bohong dan kata-kata menohok sejenis lainnya. Jadi yang menjadi harapan mereka satu-satunya, adalah menjadikan pemerintah bahan olok-olokan.
Mungkin perlu juga satu kali para awak media memberikan pendekatan berbau kontroversi, atau sedikit usil untuk menarik perhatian mereka. Meskipun kontroversi yang selama ini muncul di media, yang seharusnya membuat mereka surut melakukan serangannya, toh serangan itu tetap saja diarahkan, misalnya dengan cara membalik logika berpikir.
Contoh kasus kontroversi itu, yakni dengan berduyun-duyunnya para Kepala Daerah memberikan dukungan kepada Jokowi, dan tidak terdengan berita seorang Kepala Daerah yang secara jelas mengarahkan dukungan kepada Prabowo-Sandi. Untuk menutup kegelisahan, dikatakanlah bahwa mereka berharap para Kepala Daerah tetap fokus untuk mengurus masyarakat di daerahnya, dan tidak disibukkan dengan urusan pilpres.
Namun jika melihat fakta sebelumnya, justru yang paling bersemangat mengarahkan dukungan para kepala Daerah kepada kubunya adalah Prabowo sendiri.
"Aturan mengenai kepala daerah menjadi tim kampanye itu sudah jelas aturan, tata cara dan sanksinya. Harus diingat, pada Pilpres 2014 ada 26 kepala daerah yang ikut mendukung pasangan Capres-Cawapres saat itu. Dari 26 kepala daerah tersebut, 21 di antaranya mendukung Prabowo-Hatta, hanya 5 yang mendukung Jokowi-JK," kata Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andi Saiful Haq dalam keterangan tertulis, Rabu (12/9).
Dia mencontohkan, pada Pilpres 2014, Ketua Tim Kampanye Prabowo-Hatta saat itu adalah Ahmad Heriawan yang merupakan Gubernur Jawa Barat. "Jadi jika sekarang pihak Prabowo baru protes itu amnesia politik," lanjutnya. Lihat : Pentingnya Sensasi Penderitaan Dalam Kampanye
Comments
Post a Comment